BPOM dan PBNU Kerja Sama Dorong Pemberdayaan UMKM Pesantren

Taruna Ikrar, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pondok pesantren. Dia mengatakan, BPOM telah menggagas program kewirausahaan obat dan makanan di kalangan pesantren. Pihaknya menggarisbawahi pentingnya bangsa ini memiliki kekuatan khas di bidang ekonomi. 

“NU punya potensi besar dengan adanya pesantren dan kader-kader, seperti pemuda Anshor. Kami punya komitmen sesuai instruksi Presiden mendukung UMKM,” kata Taruna, dilansir dari pom.go.id, Kamis (15/5/2025). 

Kolaborasi BPOM dan PBNU di tingkat pusat diharapkan dapat mendukung penguatan kerja sama pemberdayaan UMKM di pondok pesantren NU. Kerja sama konkret dapat diwujudkan melalui sinergi dengan Wira Cipta Santri serta SAPA Santri.

Program tersebut sekaligus mendukung Asta Cita ke-3 Presiden, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar mengatakan, BPOM memiliki peran signifikan yang langsung berdampak bagi penduduk Indonesia. Semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia harus terdaftar di BPOM. 

“Kita sertifikasi dan standarisasi, lalu keluarkan nomor izin edar. Termasuk distributor juga kita atur, ekspor juga butuh surat keterangan ekspor. Begitupun impor, perlu surat keterangan impor dari BPOM,” kata dia.

Oleh karena itu, ujar dia, posisi NU penting karena memiliki sumber daya manusia pesantren yang jumlahnya besar dan diharapkan memiliki andil dalam kemandirian ekonomi masa depan. 

“Sehingga matching antara instruksi Presiden memperhatikan kontribusi BPOM untuk UMKM dengan sumber daya manusia yang ada di pesantren-pesantren. Ini dapat berkontribusi sangat signifikan bagi perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja serta kemandirian,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah yang tepat di tengah situasi ekonomi global. 

Yahya juga menyampaikan keyakinannya terhadap pemerintah karena selalu memiliki agenda untuk kemaslahatan rakyat. Namun, diperlukan strategi yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan agenda tersebut.

Dengan jaringan lebih dari 50 ranting dan puluhan ribu pesantren di Indonesia, kata dia, NU siap menjadi mitra aktif dalam mendukung percepatan implementasi agenda pemerintah.

“Nanti akan ada satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti kerja sama ini dengan jajaran BPOM sehingga langsung ada aksi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” kata Yahya Cholil. 

Berdasarkan data PBNU per 2024, terdapat 26.934 pondok pesantren di bawah naungan PBNU di seluruh Indonesia dengan total 2,66 juta santri.

Hal ini dinilai potensial mengingat UMKM mendominasi 99 persen populasi industri di Indonesia. Selain itu, UMKM menjadi motor penggerak perekonomian rakyat dan berkontribusi signifikan dalam menyediakan produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu. BPOM juga mencatat, ada sekitar 1.043 UMK obat bahan alam, 1.153 UMKM domestik, dan 9.795 UMKM pangan olahan di seluruh Indonesia. 

Sebelum adanya nota kesepahaman ini, kerja sama antara BPOM dan PBNU telah terjalin erat dan harmonis. Salah satu bentuk kerja sama adalah pilot project sinergi pemberdayaan pesantren di bidang obat dan makanan. Melalui pendampingan insentif, pesantren dapat menjadi penggerak dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus meningkatkan literasi keamanan pangan di masyarakat.

Sejak 2020, BPOM telah bekerja sama dengan Badan Otonomi PBNU, yaitu Muslimat NU dan Fatayat NU, dalam pembentukan kader keamanan pangan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan pangan.

Hingga kini, tercatat 111 kader keamanan pangan dari Muslimat NU dan 105 kader keamanan pangan dari Fatayat NU. Pada 2021, BPOM juga bekerja sama dengan NU Online dalam pelaksanaan KIE terhadap 99.643 peserta masyarakat. 

Kerja sama lainnya, yakni pada 2023, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPOM dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan fasilitasi atau bimbingan teknis bagi penyuluh dan kader, serta pembinaan dan pendampingan UMKM oleh bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta pangan olahan di pesantren. 

Selanjutnya, pada 2024, BPOM telah menandatangani MoU dengan Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Barat pada saat peluncuran program Universitas 20 SKS, 10 SKS, dan 4 SKS KKN Tematik Program SAPA KAMPUS.