Jakarta, IDN Times - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, anggaran Rp7.500 per porsi untuk program makanan siang gratis cukup untuk daerah tertentu. Namun bisa saja di daerah lain kurang.
“Kan masing-masing daerah berbeda, saya kira nanti akan disesuaikan ke tingkat kemahalan masing-masing daerah. Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar,” kata dia dalam Festival Ekspresi Anak di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024).
Sebelumnya, disebutkan, anggaran makan bergizi yang gratis turun dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per porsi.
Jika nantinya dipatok dengan harga tersebut, maka perlu dilihat kemampuan tiap daerah. Muhadjir mengatakan, perlu melihat tingkat kemahalan di tiap daerah.
“Tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil. Karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata dia.
Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil ramuan aturan soal program ini. Namun, kata dia, Kemenko PMK sudah memberi masukan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Nanti kita lihat lah keputusannya. Kan sekarang masih dalam proses penggodokan. Tadi sudah saya sampaikan dari versi Kemenko PMK sudah kita ajukan (masukan) kepada presiden terpilih. Kemarin saya sudah menghadap, sudah saya sampaikan,” ujarnya.
Muhadjir berharap, berapa pun nilainya nanti, anggaran itu bisa memenuhi standar program makan siang gratis sesuai patokan kesehatan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin pagu anggaran Rp71 triliun untuk program makanan bergizi gratis bisa lebih diefisienkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan hingga saat ini anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp71 triliun.
Namun, menurutnya, implementasi program itu bersifat fleksibel atau bisa berubah. Hal ini disampaikan setelah adanya pembahasan tentang pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per anak.
"Nanti implementasi kan punya fleksibilitas. (Tapi) dalam RPABN masih sama (Rp15 ribu)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).