Buka Forum AHLF 2023, Risma: Hapus Stigma dan Diskriminasi Disabilitas

10 Okt 2023, 14:22 WIB

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (dok. Kemensos)

Makassar, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10/2023).

Risma mengatakan, forum ini menandakan kemitraan yang kuat antara Indonesia dan ASEAN dalam menjadi tuan rumah forum tingkat tinggi ASEAN, tentang pemberdayaan disabilitas dan mitra lebih dari satu dekade terakhir.

"Kami telah menyaksikan kemajuan signifikan, dan mendorong inklusi untuk penyandang disabilitas. Kemajuan ini terlihat melalui integrasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan dan tujuan internasional lainnya," ujar Risma saat membuka AHLF.

1. Sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (dok. Kemensos)

Risma mengatakan, inklusi disabilitas di Indonesia sudah diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak kesejahteraan sosial.

Meski demikian, Risma mengakui masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas.

"Kita masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, menghilangkan berbagai hambatan yang mereka hadapi, memfasilitasi partisipasi mereka di berbagai bidang, dan menerapkan pendekatan berbasis siklus kehidupan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," ujar Risma.

2. Penyandang disabilitas jadi kelompok rentan

Menteri Tri Rismaharini dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, lanjut Risma, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menjadi bagian dari populasi miskin. Selain itu, mereka rentan terhadap dampak buruk dalam penegakan sosial.

"Mereka bisa menjadi korban eksploitasi dan kekerasan dalam konflik, bencana alam, dan krisis sosial. Oleh karena, itu menjunjung tinggi hak-hak dasar individu penyandang disabilitas adalah hal yang paling penting, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, hak untuk dilindungi dari ancaman seperti pengabaian, pengurungan, dan isolasi," tegas Risma.

3. Pemerintah menjamin perlindungan penyandang disabilitas

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/20230). (IDN Times/ Dini Suciatiningrum)

Risma menegaskan, fokus utama forum ini menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu termasuk penyandang disabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyerukan semua orang untuk mengambil tindakan ini.

"Hal ini tentu menjadi perhatian khusus. Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas, merupakan komitmen tulis pemerintah untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sekitar 22,9 juta warga penyandang disabilitas," imbuh Risma.