Jakarta, IDN Times - Gabungan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat sipil berencana mengadakan aksi unjuk rasa besok, Kamis (21/4/2022). Aksi unjuk rasa digelar oleh dua kelompok berbeda di dua titik.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menjadi bagian dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan melangsungkan aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa gabungan AMI akan berkumpul di Lapangan FISIP UI.
Adapun tuntutan AMI yakni tujuh hal kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Pertama, menindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.
Ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.
Empat, wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.
Kelima, sahkan RUU prorakyat, tolak RUU prooligarki.
Keenam, wujudkan reforma agraria sejati.
Ketujuh, tuntaskan seluruhkan pelanggaran HAM.
Sementara itu aksi lainnya bakal digelar di DPR oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Adapun beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi ini yaitu Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), dan elemen mahasiswa yang tak tergabung dengan AMI.
Diketahui, elemen masyarakat ini sebelumnya telah mengadakan Kongres Rakyat di Kantor YLBHI pada Senin 18 April 2022. Seluruhnya disebut sepakat bahwa aksi massa akan dilangsungkan di DPR dengan tuntutan yang berkaitan dengan masalah ekonomi.
“Salah satu hasil keputusan dari Kongres Rakyat adalah akan menggelar aksi massa 21 April di DPR-RI dengan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan kebijakan aturan hukum yang merugikan rakyat,” kata salah satu massa aksi asal UPJ, Ichwan, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).
Berbeda dengan tuntutan BEM UI dan AMI, aliansi dari Kongres Rakyat menuntut 10 hal kepada pemerintahan Jokowi.
1. Hentikan Pembahasan UU Ciptakerja Inkonstitusional dan Hentikan Upaya Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
2. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gerakan Rakyat dan Tuntaskan Pelanggaran HAM.
3. Turunkan Harga ( BBM, Minyak Goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN dan Tol).
4. Tangkap, Adili, Penjarakan, dan Miskinkan Seluruh Pelaku Koruptor.
5. Redistribusi Kekayaan Nasional ( Berikan Jaminan Sosial Atas Pendidikan, Kesehatan, Rumah, Fasilitas Publik, dan Makan Geratis Untuk Masyarakat).
6. Sahkan UU PRT dan Berikan Perlindungan Bagi Buruh Migran.
7. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Hentikan Perampasan Sumber-Smber Agraria
8. Tolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.
9. Berikan Akses Partisipasi Publik Seluas-luasnya Dalam Rencana Revisi UU SISDIKNAS.
10. Tolak Revisi UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.