Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat akan ditahan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri pada hari ini, Selasa (11/5/2021).
“Iya betul (Bupati Nganjuk akan ditahan di Bareskrim) hari ini dibawa ke sini,” kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).
Argo mengungkapkan, penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.
"Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah," kata Argo.
Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT bersama-sama.
"Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi," ungkap jenderal bintang dua itu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Novi diduga menerima sejumlah uang melalui ajudannya terkait pengisian perangkat desa dan camat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, penyelidikan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat pada Akhir Maret 2021 tentang dugaan korupsi itu. Ternyata, Bareskrim Mabes Polri juga mendapatkan laporan masyarakat mengenai kasus yang sama.
"Untuk menghindari tumpang tindih, dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan tersebut," jelas Lili di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/5/2021).
Tim Gabungan yang terdiri dari tiga orang penyidik KPK dan 11 dari Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan dan menangkap empat camat di Kabupaten Nganjuk. Setelah dimintai keterangan, diperoleh fakta bahwa dugaan penerimaan uang itu diarahkan Bupati Nganjuk.
"Selanjutnya Bupati Nganjuk diamankan untuk diperiksa," tambahnya.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, camat di Kabupaten Nganjuk, diduga harus menyetor uang kepada Bupati Novi Rahman Hidayat.
"Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu, sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta," kata Agus.