Bupati Purbalingga Kena OTT, Begini Komentar Kesal Mendagri

Tjahjo mengaku tak habis pikir masih ada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, padahal dia sudah berkali-kali mengingatkan.

"Saya sudah tidak bisa berkomentar. Saya selalu mengingatkan buat diri saya, buat Kemendagri, kepala daerah untuk menghindari korupsi," kata Tjahjo di Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Tjahjo mengaku kerap kali memerintahkan jajarannya, termasuk kepala daerah, agar menghindari tindakan yang melanggar hukum, termasuk masalah korupsi.

"Termasuk perencanaan anggaran, bansos (bantuan sosial), jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa, retribusi dan pajak. Hati-hatilah," kata dia.

Politikus PDIP ini mengatakan, jika tak ada kata sepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka kepala daerah bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Bisa keluarkan Pergub kok kalau gak ada kata sepakat. Ini semangatnya paham lah, masak gak paham-paham," kata dia, kesal.

KPK telah menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto, dan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka.

Tasdi diduga menerima fee atau hadiah senilai Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua 2018 senilai Rp 22 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee atau kesepakatan sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 500 juta.