Buruh Akan Gelar Demo Tolak Tapera di Istana Negara Besok!

05 Jun 2024, 21:15 WIB

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo bertajuk Aksi Unjuk Rasa Menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal menuturkan, demo akan digelar pada Kamis, 6 Juni 2024 mulai pukul 10.00 WIB.

1. Demo digelar di depan Istana

Presiden KSPI, Said Iqbal dalam demo buruh tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Said Iqbal mengatakan, titik kumpul demo tersebut digelar di depan Balikota Jakarta. Kemudian massa aksi akan bergeser ke titik demo yang berada di Istana Negara.

"Titik kumpul depan Balaikota Jakarta. Sementara tujuan aksi di Istana Negara," kata Said Iqbal dalam keterangannya.

2. Buruh bawa lima agenda utama

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain menolak Tapera, buruh juga akan menyuarakan isu krusial lainnya, yakni terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal hingga upah murah.

"(Agenda demo) pertama, Tolak PP Tapera; kedua, Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal; ketiga, Tolak KRIS BPJS Kesehatan; keempat, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja; kelima, Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM)," tutur Said Iqbal.

3. Tapera dibutuhkan tapi tak tepat jika harus potong gaji

Infografis asal mula lahirnya potongan Tapera ((IDN Times)

Said Iqbal tak memungkiri program terkait perumahan memang dibutuhkan masyarakat. Mengingat, perumahan untuk kelas pekerja dan rakyat merupakan kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian (sandang, pangan, dan papan).

“Bahkan di dalam UUD 1945, negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat," kata Said Iqbal kepada IDN Times, Rabu (29/5/2024).

Namun, Said Iqbal menuturkan, Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat ialah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, buruh membutuhkan kepastian upah yang layak.

Said Iqbal menekankan, program seperti Tapera memang dibutuhkan, tetapi dengan catatan tidak memotong upah pekerja. Oleh sebabnya ia menolak program Tapera dijalankan saat ini, karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera.

“Tetapi persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat,” tegasnya.