Buruh Demo Tolak Aturan JHT, Lalin di Gatot Subroto Mulai Tersendat

16 Feb 2022, 13:27 WIB

Demo buruh tolak aturan pencairan JHT yang baru, Rabu (16/2/2022) di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. (twitter.com/TMCPoldaMetro)

Jakarta, IDN Times - Ribuan buruh menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022). Lalu lintas di sekitar gedung Kemnaker terpantau mulai padat.

Buruh yang menggelar demo sejak pukul 10.00 WIB itu menuntut agar aturan pencairan uang Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun, dibatalkan atau dihapuskan.

Dikutip dari Twitter TMC Polda Metro Jaya, situasi jalan mulai padat sekitar pukul 12.05 WIB. Para pengguna jalan yang hendak menuju Slipi maupun Tomang diminta agar mencari jalan alternatif.

1. Aksi buruh tolak aturan pencairan JHT yang baru

Demo buruh tolak aturan pencairan JHT yang baru, Rabu (16/2/2022) di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. (twitter.com/TMCPoldaMetro)

Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yugo, yang melakukan pengawasan di lapangan mengatakan, aksi unjuk rasa itu dihadiri Gabungan Aliansi Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Aksi buruh terkait Penolakan Omnibus Law dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, tentang pembayaran JHT di Kemenaker Jakarta Selatan," kata Sambodo dikutip dari Twitter TMC Polda Metro Jaya.

2. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinilai merugikan buruh

Demo buruh tolak aturan pencairan JHT yang baru, Rabu (16/2/2022) di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. (twitter.com/TMCPoldaMetro)

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan demonstrasi di Jakarta hari ini digelar di dua tempat, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BP Jamsostek, Rabu (16/2/2022).

Said mengatakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinilai merugikan buruh, karena dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan jika pekerja berusia 56 tahun atau memasuki masa pensiun.

"Aksi akan diikuti karena puluhan ribu tidak memungkinkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wilayah Jabodetabek akan kita pusatkan aksi di kantor Kemenaker dan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek," kata Said dilansir ANTARA, Selasa (15/2/2022).

3. KSPI telah bersurat ke Presiden Jokowi

Presiden KSPI Said Iqbal (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

KSPI telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

KSPI juga meminta agar diberlakukan kembali Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengambil atau mencairkan dana JHT paling lama satu bulan setelah di-PHK, mengundurkan diri atau pensiun dini dari perusahaan.

"Jaminan Hari Tua atau jaminan sosial dalam bentuk tabungan ini sangat dibutuhkan oleh buruh, baik yang ter-PHK maupun mengundurkan diri karena ingin berwiraswasta, atau pensiun dini menghabiskan usia di kampung dengan menggunakan dana JHT itu," kata Said.