Cagub DKI Beradu Program Bantuan (Dana) Sosial, Siapa Lebih Unggul?

24 Nov 2016, 19:10 WIB

Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Para calon Gubernur DKI Jakarta terus beradu program untuk menggaet suara pemilih. Salah satu yang dinanti warga adalah program sosial yang mereka tawarkan. Dua pasangan calon, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harymurti-Sylviana murni sudah menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menjadi salah satu program unggulan mereka.

Layanan ini sendiri mulai dikucurkan pertama kali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, BLT digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat karena di saat yang sama pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Di sisi lain, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat tetap berencana kembali menggulirkan bantuan non-tunai seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Agus-Sylvi janjikan BLT untuk kurangi kemiskinan.

Pasangan calon Gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menjanjikan akan memberikan BLT kepada masyarakat miskin sebesar Rp 5 juta per keluarga tiap bulan jika terpilih. Selain itu, dia juga berjanji akan menganggarkan bantuan untuk modal bagi pengusaha kecil serta bantuan tunai sebesar Rp 1 miliar per RW setahun. Agus mengklaim bahwa bantuan langsung bisa menurunkan angka kemiskinan Jakarta dari 3,75 % saat ini menjadi 2,75 % lima tahun mendatang.

Anies-Sandi akan salurkan BLT temporer.

BLT juga menjadi salah satu program unggulan pasangan calon Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Bedanya, bantuan yang akan mereka berikan hanya bersifat temporer atau sementara selama 6 bulan. Dia menilai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digalang di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak efektif.

Ahok-Djarot Pilih bantuan non-tunai.

Berbeda dengan pasangan calon lain, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Syaiful Hidayat justru tak sepakat dengan adanya BLT. Sebab, bantuan tersebut kerap salah sasaran atau disalahgunakan oleh penerima. Sebaliknya, seperti diberitakan Kompas.com, dia tetap berencana menggulirkan program non-tunai seperti KJS dan KJP.

BLT tak efektif.

Bantuan Langsung Tunai ternyata terbukti tak efektif, dikutip dari Tempo.co, ketika BLT diterapkan pada 2005, penduduk miskin justru bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin Jakarta pada 2004 berjumlah 277.000. Ketika BLT diterapkan pertama kali pada 2005, penduduk miskin di Ibukota justru bertambah menjadi 316.000 orang.

Kebijakan bantuan tunai kepada RW pun dikritisi. Dilansir dari MediaIndonesia.com, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai hal itu tak realistis karena RW berada di luar struktur pemerintahan sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban.

Jokowi akui KJP dan KJS tak banyak membantu.

Presiden Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta juga pernah mengakui bahwa dua kartu itu tak bisa memangkas jumlah orang miskin. Ini karena gelontoran bantuan yang diberikan tak sebanding dengan peningkatan inflasi.