Cak Imin Sebut Ada Peluang Banjir Sumatra Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

30 Nov 2025, 07:00 WIB

Santi Dewi

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar di Cibubur. (www.instagram.com/@cakimin)

Intinya sih...

BNPB masih diskusikan penetapan status bencana nasional
BNPB sebut banjir di tiga provinsi masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi
Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra hingga Sabtu 303 jiwa

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakart (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, masih ada peluang pemerintah pusat menetapkan banjir hebat di Sumatra sebagai bencana nasional. Meskipun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan kementerian atau lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Ya mungkin, mungkin saja (ditetapkan jadi bencana nasional)," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu (29/11/2025).

"Tapi, nanti yang menentukan adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan," imbuhnya.

Ia pun menyebut, kementerian-kementerian di bawah koordinasinya sudah bergerak untuk memberikan bantuan. Cak Imin, katanya, mengutamakan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional menuai tanda tanya dari publik. Sebab, hampir separuh Pulau Sumatra terendam air banjir. Bahkan hingga kini masih ada sejumlah titik yang terisolir dan belum mendapat bantuan.

1. BNPB masih diskusikan penetapan status bencana nasional

Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (tengah) ketika memberikan keterangan pers. (Tangkapan layar YouTube BNPB)

Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, penetapan status bencana nasional masih didiskusikan. Selain itu, meskipun Indonesia sering dilanda bencana tetapi tidak semua ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional.

"Ini masih dalam (tahap) diskusi (soal penetapan status bencana nasional). Meskipun kita tak perlu mendiskusikan ini panjang lebar. Pemerintah kan hanya beberapa kali menetapkan status bencana nasional di Indonesia adalah COVID-19 dan tsunami pada 2004. Hanya dua itu saja yang ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Suharyanto seperti dikutip dari YouTube BNPB, Sabtu (29/11/2025).

Ia kemudian menyebut beberapa peristiwa di sejumlah daerah yang skalanya besar tetapi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Mulai dari gempa Cianjur, gempa di Nusa Tenggara Barat hingga gempa Palu.

Di sisi lain, jumlah korban jiwa dari ketiga peristiwa itu juga tak kalah banyak dibandingkan banjir Sumatra. Tetapi, penanggulangannya tetap dipimpin oleh Pemprov masing-masing.

Suharyanto juga menyebut, potongan informasi yang berseliweran di media sosial turut diyakini mendorong penetapan status bencana nasional. "Memang kemarin kelihatannya (situasi di titik bencana) mencekam ya, karena berseliweran di media sosial gak bisa ketemu (keluarga). Tetapi, begitu sampai di sini sekarang, rekan media juga hadir di lokasi dan tidak hujan, coba di Sumatra Utara yang terlihat mencekam, sekarang yang kondisinya serius di Kabupaten Tapanuli Tengah," katanya memaparkan.

2. BNPB sebut banjir di tiga provinsi masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi

Longsor yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. (Dokumentasi BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan)

Lebih lanjut, Suharyanto enggan menyampaikan pendapat lebih lanjut mengenai apakah perlu ditetapkan status bencana nasional dalam peristiwa banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Saat ini peristiwa tersebut masih menjadi tanggung jawab masing-masing pemprov.

"Sekarang, statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Karena tingkat provinsi maka pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri dan kementerian terkait tetap mendukung sekuat tenaga dan semaksimal mungkin," kata Jenderal bintang tiga di TNI Angkatan Darat (AD) itu.

Sebagai bukti, Presiden Prabowo Subianto juga mengerahkan agar dikirimkan bantuan dalam jumlah besar. Total ada empat pesawat angkut yang diperintahkan oleh Prabowo untuk mengangkut bantuan ke tiga provinsi di Sumatra.

"Kemudian, TNI dan Polri juga mengerahkan alutsista dalam jumlah besar. Kami pun juga mengerahkan kekuatan ke Sumatra. Apakah itu nantinya mau ditarik lagi, saya kembalikan kepada rekan-rekan media," tutur dia.

3. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra hingga Sabtu 303 jiwa

Dampak kerusakan yang diakibatkan usai terjadi banjir di Sumatra Barat. (Dokumentasi BNPB)

Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh BNPB pada hari ini, total korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra sudah menembus angka 303 jiwa.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, Sumut menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi yaitu 166 jiwa. Pada Jumat kemarin, jumlah korban meninggal dunia di Sumut mencapai 116 jiwa.

"Artinya, dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Temuan ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh satgas gabungan yang dipimpin oleh Basarnas," ujar Suharyanto ketika memberikan keterangan pers pada hari ini.

Sementara, jumlah korban meninggal dunia di Aceh dan Sumatra Barat sudah mencapai 137. Sebanyak 47 korban meninggal ditemukan di Aceh. 90 jiwa lainnya ditemukan meninggal di Sumatra Barat.

Angka korban meninggal itu diprediksi akan terus bertambah lantaran jumlah orang yang dilaporkan hilang cukup tinggi. Ada 51 orang yang dilaporkan hilang di Aceh. Sedangkan orang hilang dilaporkan mencapi 85 di Sumbar.