Pemerintah Belum Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatra, Ini Alasannya
- Pemerintah salurkan bantuan logistik ke Aceh, Sumut, Sumbar
- Prabowo rapat di Istana bahas bencana dan ekonomi
- Kendala jaringan komunikasi terkait bencana di Sumatra Barat dan Utara
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menanggapi usulan agar pemerintah menetapkan status Darurat Bencana Nasional. Desakan itu muncul seiring banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pratikno mengatakan, penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi itu masih bisa ditangani dengan status darurat daerah. Menurutnya, mekanisme penanganan melalui status darurat daerah sudah cukup untuk menggerakkan seluruh dukungan dari pemerintah pusat.
"Jadi sekarang sudah masing-masing daerah sudah menetapkan ini. Dan itu sudah menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan sesuai Undang-Undang Kebencanaan," kata dia dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
"Jadi tidak ada masalah sejauh ini. Jadi karena masing-masing daerah sudah menyatakan ini kondisi darurat, ya darurat bencana," sambungnya.
1. Teddy wakili Prabowo kirim bantuan untuk bencana di Aceh-Sumut-Sumbar
Pemerintah menyalurkan logistik penanggulangan bencana menuju tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar jajarannya bergerak responsif sejak awal kejadian. Bantuan itu diberangkatkan pada Jumat (28/11/2025) pukul 07.30 WIB, melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat: tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Teddy memaparkan rute penerbangan armada udara tersebut menuju bandara paling dekat dengan area bencana. Sehingga, proses penyalurannya bisa lebih mudah.
“Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” kata dia.
Teddy menyampaikan, bantuan ini merupakan kelanjutan dari distribusi sebelumnya. Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penyaluran bantuan terus berjalan.
“Sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” ucap dia.
Distribusi logistik ke lokasi bencana dilakukan menggunakan pesawat TNI maupun maskapai sipil terus berjalan. Barang kiriman menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan warga terdampak bencana.
“Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan yakni tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan,” kata dia.
2. Prabowo Ratas di Istana bahas soal bencana
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, untuk rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11/2025), untuk membahas sejumlah isu, mulai dari bencana hingga ekonomi. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kami akan laporkan mengenai itu," ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
3. Bima Arya mengaku ada kendala jaringan komunikasi
Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah terkait bencana alam, khususnya di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Meski demikian, komunikasi saat ini tidak lancar karena terkendala jaringan yang terganggu akibat bencana.
"Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Wali Kota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana," kata dia.
