Cegah Penimbunan, Pemerintah akan Kawal Distribusi Gas LPG 3 Kg

05 Feb 2025, 10:55 WIB

Santi Dewi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, meminta masyarakat tidak panik karena stok gas elpiji tiga kilogram akan kembali normal setelah distribusi dialihkan ke pangkalan milik Pertamina.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penjualan gas LPG tiga kilogram dikembalikan ke tingkat pengecer sebagai respons terhadap antrean warga yang menyebabkan lansia di Tangerang meninggal.
Pemerintah akan mengawasi ketat distribusi gas LPG 3 kilogram, intensifkan sosialisasi kepada masyarakat, dan meningkatkan kampanye pencegahan praktik penimbunan serta penjualan dengan harga tidak wajar.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, meminta kepada masyarakat tidak panik lantaran khawatir stok gas elpiji tiga kilogram langka. Ia menjamin distribusi kembali normal usai sempat sulit dicari akibat rantai distribusinya dialihkan ke pangkalan milik Pertamina.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penjualan gas LPG tiga kilogram dikembalikan ke tingkat pengecer. Instruksi itu dikeluarkan usai terjadi antrean warga di mana-mana.

Bahkan, satu lansia di area Tangerang meninggal pada 3 Februari 2025 lalu saat mengantre gas LPG tiga kilogram. Kebijakan larangan penjualan gas LPG tiga kilogram mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu.

"Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengawasi dengan ketat distribusi gas LPG 3 kilogram agar masyarakat tetap dapat mengakses dengan harga yang sesuai dan pasokan yang cukup," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

1. Pemerintah bakal kawal distribusi LPG 3 kilogram hingga daerah terpencil

Gas LPG 3 kg bersubsidi. (dok. Pertamina)

Lebih lanjut, kata Budi, pemerintah berjanji akan mengawal distribusi gas LPG tiga kilogram hingga ke daerah terpencil. Tujuannya, untuk menghindari kelangkaan dan mencegah penyalahgunaan distribusi.

"Kami juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan distribusi ini," ujar purnawirawan jenderal Polri itu.

Apalagi tujuan awal dari kebijakan tersebut untuk memastikan gas LPG bersubsidi dapat tepat sasaran. "Kami juga akan meningkatkan kampanye pencegahan praktik penimbunan dan penjualan gas LPG dengan harga yang tidak wajar," katanya.

Harga gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer mencapai Rp25 ribu. Angka tersebut, kata Budi, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp16 ribu hingga Rp19 ribu.

2. Pemerintah tidak akan toleransi praktik penimbunan gas LPG 3 kilogram

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (di tengah). (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Budi juga menyebut, pemerintah tidak akan menoleransi adanya praktik penimbunan gas LPG 3 kilogram yang dapat merugikan masyarakat. Ia mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

"Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan LPG 3 kilogram kepada pihak berwenang," tutur dia.

3. Pemerintah diusulkan fokus dulu untuk benahi pola komunikasi

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengusulkan agar kebijakan larangan gas LPG tiga kilogram dijual oleh pengecer ditunda lebih dulu. Pemerintah sebaiknya fokus untuk menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat dan mencari langkah mitigasi yang tepat.

Penundaan implementasi kebijakan tersebut, kata Agus, tidak perlu lama. Satu bulan dianggap sudah cukup.

"Ditunda sementara oke, tapi langkah mitigasinya harus jelas. Tapi, penundaannya jangan terlalu lama karena biaya untuk subsidinya besar sekali. Pastikan dalam satu bulan, masyarakat paham (soal kebijakan larangan penjualan gas elpiji di tingkat pengecer). Tinggal pakai media sosial, bisa kok," ujar Agus kepada media pada Senin kemarin.

Ia juga mengusulkan pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan kepada masyarakat di mana saja titik-titik penjualan LPG tiga kilogram. Pemda bisa ikut membantu dengan menulis ada satu titik pengumpulan LPG di satu RW.

"Tapi, harus diatur hingga ke level bawah karena harganya menjadi mahal," tutur dia.