Cegah Penyimpangan Vaksinasi, Kemenkes Gandeng BPKP dan Buat SMILE

11 Agu 2021, 07:54 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak, untuk melakukan audit secara berkala mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin COVID-19.

Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri, agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip laman kemkes.go id, Rabu (11/8/2021).

"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," sambung Menkes.

1. Kemenkes siapkan aplikasi SMILE

Aplikasi SMILE

Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemenkes telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Platform tersebut memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas.

"Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19," kata Budi.

2. Menkes minta pemda update stok vaksin di aplikasi SMILE

Budi Gunadi Sadikin (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Budi ingin pemerintah daerah (pemda) dan dinas keseshatan provinsi maupun kabupaten atau kota, bisa memanfaatkan aplikasi SMILE dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Sehingga, data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah.

“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” pesan Menkes.

3. Pemerintah amankan 428 juta dosis stok vaksin COVID-19

Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menkes mengatakan pemerintah telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.

Budi berharap dengan didukung ketersediaan vaksin COVID-19 yang aman, distribusi yang lancar, serta kolaborasi erat dari pemda, dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, diharapkan target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.