CEK FAKTA: Benarkah Prabowo Tak Punya Lahan Sawit di Indonesia?

Prabowo menjadi salah satu tokoh di Tanah Air yang memiliki sejumlah lahan di beberapa daerah. Bahkan, kepemilikan lahan itu sempat diungkap saat debat capres pada 2019 dan 2024.

Dalam debat capres 11 tahun lalu, lawan Prabowo, Joko "Jokowi" Widodo menyatakan, Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Jusuf Kalla yang saat itu menjadi Wakil Presiden pun angkat bicara. Dia mengaku sebagai orang yang menandatangani pembelian lahan oleh Prabowo di Kalimantan Timur tersebut pada 2004. Meskipun demikian, pria yang dikenal dengan sebutan JK itu menyatakan pembelian itu sesuai dengan undang-undang.

Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut lahan di Aceh dikuasai Prabowo berada di bawah PT Tusam Hutani Lestari (THL). Luas lahannya mencapai 97.300 hektare lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 556/Kpts-II/1997. Dari peta yang dipaparkan oleh JATAM, lahan yang dikuasai Prabowo berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan membentang di sepanjang hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Keterkaitan Prabowo dengan PT Tusam Hutani Lestari terlihat dari kepemilikan saham perusahaan tersebut. Dikutip dari Greenpeace Indonesia, 60 persen saham PT THL dimiliki oleh PT Alas Helau.

Mayoritas saham PT Alas Helau (70 persen) dikuasai oleh Fayola Investment Limited, sedangkan 30 persen sisanya dimiliki oleh PT Nusantara Agro Investama. Merujuk data PT Nusantara Agro Investama pada Februari 2024, Prabowo tercatat sebagai pemegang saham dominan (80 persen). Dia juga menjabat sebagai komisaris.

Sementara, mengutip data dari laporan investigasi yang dilakukan oleh The Gecko Project 2024 lalu, PT Tusam Hutani Lestari dimanfaatkan untuk sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Di dalam HTI, hutan sengaja ditanam dengan jenis pohon tertentu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, terutama industri pulp dan kertas, kayu olahan dan biomassa.

Sementara, The Gecko Project pernah menelusuri 20 perusahaan yang diisukan milik Prabowo. Hanya satu yang fokus di sektor pengelolaan sawit, yakni PT Tidar Kerinci Agung dan berlokasi di Sumatra Barat. Tetapi, Prabowo tidak memiliki saham di perusahaan itu. Namun, dia pernah tercatat sebagai anggota dewan komisarisnya.

Justru Hashim dan Titiek Soeharto yang terdaftar sebagai pemegang saham di awal perusahaan itu didirikan pada 1984. Data terkait perusahaan ini menunjukkan bahwa Tidar Kerinci Agung telah dijual pada 2018 ke sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura.

The Gecko Project juga menyebut keterkaitan Prabowo dengan sebagian perusahaan lainnya sulit dipastikan. Pasalnya, data yang terkait sudah lenyap dari daftar perusahaan yang disediakan pemerintah, sehingga mustahil untuk melacak para pemegang saham terbaru mereka.

Dari 20 perusahaan yang disebut milik Prabowo, sembilan di antaranya bergerak di sektor penambangan batu bara. Enam perusahaan lainnya memiliki konsesi dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Ada pula perusahaan lain yang bergerak di sektor jasa keamanan, perikanan, dan pertambangan. Tetapi, ada satu perusahaan yang tidak diketahui sektornya.

Dengan demikian, pernyataan Hashim tentang Prabowo tidak memiliki lahan sawit benar. Prabowo memang tak memiliki usaha pengelolaan lahan kebun sawit, tetapi Hashim yang tercatat pernah memiliki kebun sawit di Sumatra Barat.

Meski begitu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebut bukan berarti perusahaan milik Prabowo tak ikut berkontribusi terhadap banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

"Benar, (perusahaan Prabowo) tidak mengantongi izin perkebunan sawit di Sumatra, melainkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Jenis izinnya PPBH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atas nama PT Tusam Hutani Lestari di Aceh," ujar Arie kepada IDN Times, Selasa (23/12/2025).

Sementara, JATAM menyebut konsesi tanah milik Prabowo berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, Hak Pengusahaan Hutan dan kebun sawit berskala raksasa.

"Konsesi-konsesi itu sama-sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak tangkapan air dan melemahkan kemampuan alam untuk menahan limpasan hujan," demikian kata JATAM seperti dikutip dari akun media sosialnya.