[CEK FAKTA] Ditjen Dikti Kemendikbud Panggil CPNS 2019?

29 Mar 2021, 12:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Surat dengan kop Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beredar di media sosial. Dalam surat tersebut tertera pemanggilan terhadap 37 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Para CPNS tersebut disebut wajib melapor ke Kemendikbud pada tanggal 22 Maret 2021 dan 29 Maret 2021.

"Peserta sebagaimana dalam lampiran mengundurkan diri dan sedang dalam proses pertimbangan pengganti," bunyi surat tersebut.

Lalu, benarkah isi surat tersebut?

1. Kemendikbud sebut tak ada pemanggilan CPNS 2019

Default Image IDN

Terkait surat pemanggilan tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, angkat suara. Ia menegaskan surat Ditjen Dikti bernomor 360/EI/KP/II/2019 merupakan hoaks.

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar," ungkap Hendarman, dikutip dari kemendikbud.go.id pada Senin (29/3/2021).

2. Abaikan surat hoaks yang beredar

Ilustrasi CPNS (IDN Times/Mardya Shakti)

Ia pun meminta masyarakat atau CPNS yang menerima surat tersebut mengabaikannya. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dengan hoaks yang beredar.

“Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” ujar Hendarman.

3. Lowongan satu juta formasi calon ASN guru akan dibuka tahun ini

Ilustrasi tes kompetensi. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Pemerintah akan membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan perjanjian kerja (PPPK) dan CPNS sebanyak 1,3 juta formasi. Jadwal rinci penerimaan tengah disusun oleh Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebanyak satu juta formasi PPPK akan dikhususkan untuk guru.

"Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," ungkap Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021).