Cerita ASN soal Efisiensi: Honorer Terancam Diputus, Program Tak Jalan

08 Feb 2025, 11:35 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) (IDN Times/Aditya Pradana)

Intinya sih...

ASN merasakan dampak pemangkasan anggaran dengan terancamnya operasional kantor dan pembatasan fasilitas.
Anggaran kementerian dipotong lebih dari 51 persen, menyebabkan pembatalan program prioritas nasional dan ancaman tak beroperasinya kantor.
Para tenaga honorer diperkirakan hanya bisa bekerja hingga April mendatang jika tidak ada penambahan anggaran, sementara THR Idul Fitri 2025 juga menjadi kekhawatiran ASN.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Implementasi kebijakan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga mulai dikeluhkan dampaknya oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka tidak hanya merasakan pembatasan sejumlah fasilitas, tetapi terancam kantor tak beroperasi beberapa bulan mendatang.

Hal itu dirasakan oleh Didi (bukan nama sebenarnya) yang bekerja di sebuah kementerian di area Kuningan, Jakarta Selatan. Gara-gara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu, anggaran kementerian tempatnya bekerja dipangkas lebih dari 51 persen. Anggaran semula pada 2025 ada di Rp174 miliar, kini tersisa Rp84 miliar.

"Kalau tidak ada anggaran tambahan, kantor ini terancam beroperasi sampai Mei 2025 saja," ujar Didi kepada IDN Times melalui telepon, Jumat (7/2/2025).

"Saat ini, kami hanya disisakan gaji dan tunjangan kinerja saja. Anggaran untuk program prioritas nasional di kementerian kami dipotong gila-gilaan, jadi gak bisa berjalan," kata pemuda 35 tahun itu.

Sementara, operasional lampu kantor sudah padam sejak pukul 17.00 WIB. Begitu pula pendingin ruangan (AC) yang sudah mati sejak pukul 16.00 WIB. Bila masih ada ASN yang perlu menuntaskan pekerjaan setelah jam 17.00, maka bisa mengerjakan di lantai dua.

"Tapi, lantai dua kan diisi menteri dan sekjen. Jarang sekali ada yang mau," tutur dia sambil tertawa.

Ia menyebut, saat ini jumlah ASN yang bekerja di kementeriannya sekitar 200 orang. Jumlahnya bertambah dengan adanya ASN di daerah yang berkisar 1.086.

1. Tenaga honorer terancam diberhentikan pada April mendatang

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Lebih lanjut, Didi mengaku situasi yang miris bakal dialami oleh para tenaga honorer yang bekerja di instansinya. Bila tidak ada penambahan anggaran, para tenaga honorer diperkirakan hanya bisa bekerja hingga April mendatang.

"Anggaran untuk tenaga honorer hanya tersisa hingga April bila tidak ditambah. Kasihan juga mereka sebenarnya," katanya.

Ia mengatakan, sebelum ada kebijakan pemangkasan anggaran, instansinya melakukan penambahan jumlah office boy dan satpam. "Persis jumlahnya berapa, saya gak tahu. Tapi, itu mencapai puluhan sih penambahannya kemarin," tutur dia.

Didi mengusulkan seharusnya Kementerian Keuangan memiliki data sebagai pertimbangan untuk melakukan pemangkasan anggaran. Sehingga, tidak mengorbankan pihak seperti tenaga honorer.

Kekhawatiran lain yang dirasakan oleh ASN di instansinya yakni Tunjangan Hari Raya (THR) di Idul Fitri 2025 tidak turun. Namun, hingga saat ini Didi belum mendapatkan informasi resmi apakah THR tahun ini tetap turun atau ditiadakan.

"Tentu terjadi kepanikan di ASN ini, karena yang dijanjikan oleh Ibu Sri Mulyani di media kan hanya gaji, jadi tukin belum tentu cair. Makanya, kami harap-harap cemas juga," katanya.

2. Layanan publik terancam terganggu karena ada pembatasan operasional

Daftar komponen aktivitas yang dipangkas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Cerita serupa juga disampaikan oleh Ronaldo (bukan nama sebenarnya) yang bekerja di sebuah kementerian di area Jakarta Pusat. Di instansinya, operasional lampu dibatasi sejak pagi hari. Lampu di area koridor dimatikan.

Sedangkan, pendingin udara (AC) sudah dimatikan sejak pukul 16.00 WIB. Penggunaan kendaraan dinas dan bensin juga dibatasi.

"Penggunaan kendaraan dinas dan bensin hanya untuk kegiatan tertentu saja," kata Ronaldo (50 tahun).

Di sisi lain, ia menilai layanan publik bisa terganggu bila operasional sejumlah fasilitas dibatasi, seperti listrik. Apalagi Ronaldo kerap menerima kunjungan tamu-tamu asing ke kantornya.

"Itu kan menyangkut nama baik bangsa ya. Mereka kan pasti akan bertanya situasi di kantor," tutur dia.

Ronaldo pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan tidak memotong anggaran berdasarkan komponen kegiatan, melainkan menetapkan sektor prioritas. Ia sepakat anggaran untuk sejumlah sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tidak dipangkas.

"Kan salah satu komponen yang dipangkas itu perjalanan dinas, kan ada sektor pelayanan publik yang membutuhkan perjalanan dinas. Itu jangan dipotong. Pemangkasan yang terjadi sekarang di-gebyah uyah, seolah-olah semua hanya jalan-jalan," katanya.

3. Pemerintah harus jelaskan anggaran yang dipangkas dialihkan untuk program apa

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Ronaldo mengaku bakal mendukung penuh langkah dari pemerintah terkait pemangkasan anggaran. Tetapi, ia mendorong agar pemerintah menyampaikan dengan jelas ke publik tujuan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

"Publik harus tahu penghematan hingga Rp306,7 triliun itu untuk apa. Anggaran yang dipotong itu harus dimanfaatkan untuk program yang betul-betul prioritas. Kan yang diketahui sebagian anggarannya untuk program MBG, sisanya untuk apa? Itu kan publik dan ASN perlu tahu," kata Ronaldo.

Ia mengatakan, memo internal atau surat edaran di instansinya tidak menjelaskan tujuan di balik aksi penghematan saat ini. Ronaldo juga mempertanyakan apakah pemotongan anggaran ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Karena kami tahu, government spending itu salah satu faktor yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kan seharusnya government spending itu punya triple down effect yang luas. Itu lah pentingnya menetapkan sektor prioritas tadi," tutur dia.

Di sisi lain, sebagai ASN, Ronaldo memahami ia merupakan bagian dari mesin birokrasi dan wajib tegak lurus terhadap pemerintah. Namun, ASN tetap membutuhkan arahan, pemangkasan anggaran besar-besaran ini akan dimanfaatkan untuk apa.

"Kami perlu mendapatkan guidance dan gambaran, mau dibawa ke mana arah efisiensi ini, sehingga kami bisa support secara full. Karena saat ini sedang terjadi kebingungan di kalangan ASN," katanya.