Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan awal mula dia diundang dalam rapat partai koalisi bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Zulhas mengaku awalnya dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Memang waktu kemarin saya ditelepon oleh Mas Pram tuh 6 hari sebelum acara itu, saya nggak tahu kalau ada pertemuan besar (rapat koalisi)," kata Zulhas saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8/2021).
Zulhas mengaku baru mengetahui diundang rapat koalisi saat dihubungi Sekjen PAN, Eddy Soeparno.
"Saya baru tahu malam sebelum pertemuan besoknya, saya mau tidur, Eddy Soeparno Sekjen PAN telepon, 'Tum (Ketum) kita diundang ini, ketua-ketua partai koalisi dan sekum hadir'. 'Oh iya, ya oke', gitu," ucap Zulhas.
Zulhas mengatakan, PAN merasa terhormat karena diundang untuk rapat koalisi. Zulhas mengaku diminta untuk menyampaikan pemikirannya. Namun karena baru pertama kali diundang, dia mengaku tidak bicara banyak.
Zulhas lalu berbicara mengenai isi pertemuan parpol koalisi dengan Jokowi. Beberapa topik yang dibahas yakni terkait COVID-19, ekonomi, dan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
"Ada beberapa pembicara mengatakan 'kalau begini terus ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur gak ikut', bermacam-macam lah ya itu. Merasa KY (Komisi Yudisial) paling, lembaga paling tinggi, paling kuat, MA (Mahkamah Agung) paling kuasa, Mahkamah Agung, MK (Mahkamah Konstitusi) gak katanya, MK yang paling kuasa, DPR bilang DPR paling kuasa, gitu, semua merasa paling kuasa, gitu," ucap Zulhas.
Dia lalu berbicara mengenai amandemen terbatas UUD 1945. Menurutnya, amandemen UUD 1945 harus dievaluasi.
Namun Zulhas tak membeberkan apakah dalam pertemuan dengan partai koalisi bersama Jokowi beberapa waktu lalu itu, membicarakan mengenai amandemen UUD 1945 atau tidak.
"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana gitu, perlu dievaluasi," katanya.
Ketum PAN ini menambahkan, ada pihak yang menilai sistem yang cocok di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Menurutnya, anggapan itu tidak tepat.
Zulhas mengatakan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila, yakni sila ke-4.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau mau, kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Hikmah itu artinya ilmunya cukup, imannya kuat, sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," kata Zulhas.