Cerita Peserta KLB Demokrat di Sumut: Diimingi Uang Rp100 Juta

Setelah mendapatkan ajakan tersebut, Gerald mengaku awalnya menolak. Lalu, ia menghubungi Ketua DPC terkait undangan tersebut, dan telah diperingatkan bahwa itu adalah KLB ilegal.

Selang beberapa hari, Gerald kembali mendapatkan ajakan dari Vecky untuk bergabung di KLB. Namun, kali ini, Vecky mengiming-imingi uang Rp100 juta kepada Gerald apabila ia hadir dalam KLB.

"Pertama, kalau saya tiba di lokasi akan mendapatkan 25 persen dari Rp100 juta, yaitu Rp25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya Rp75 juta. Tapi nyatanya kita hanya mendapat Rp5 juta," ucap Gerald.

Karena hanya mendapatkan Rp5 juta saja, Gerald dan teman-temannya sempat protes. Akhirnya, kata dia, Nazarudin memberikan mereka tambahan lagi uang sebesar Rp5 juta.

"Pada akhirnya saya dapat Rp5 juta dari KLB. Kami memberontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipanggil dan ditambahi Rp5 juta dari M Nazarudin. Total kita dapat uang Rp10 juta," ungkap Gerald.

Gerald juga menjelaskan terkait jalannya KLB. Menurutnya, di KLB terdapat dua nama yang dicalonkan sebagai ketua umum Demokrat, yaitu Moeldoko dan Marzukie Alie (eks Sekjen Partai Demokrat) dan dipilih secara voting. Namun, tiba-tiba Moeldoko yang dipilih sebagai ketua umum.

"Setelah dapat dua nama untuk calon ketum, Pak Jhonie Allen langsung teriak yang mendukung Pak Moeldoko mana, semua berdiri tangan ke atas. Siapa yang memilih Pak Marzukie Alie, lalu berdiri," cerita Gerald.

"Tiba-tiba Pak Jhonie Allen ketok palu yang terpilih dalam KLB ini adalah Pak Moeldoko. Sementara, Pak Moeldoko tidak ada di tempat KLB. Hanya Pak Marzukie Alie," lanjutnya.

Selain itu, Gerald juga mempertanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat yang dimiliki Moeldoko. Sebab, di dalam KLB disebutkan bahwa mantan Panglima TNI tersebut telah memiliki KTA.

"Yang jadi pertanyaan saya, ini Pak Moeldoko ditetapkan sebagai anggota saat KLB dan sudah mempunyai KTA. Sekarang, KTA Pak Moeldoko ini siapa yang tanda tangan? Kan harus ditanda tangan ketum. KTA-nya mana? Nomor KTA-nya tidak ada. Terus dipilih sebagai ketum. Kan aneh," ucap dia.

Selain itu, Gerald juga menceritakan bahwa peserta KLB yang hadir tidak ada registrasi sama sekali. Sehingga, siapa pun bisa bebas masuk ke dalam acara. Peserta hanya diberikan absen oleh masing-masing koordinator daerah.

Gerald juga membeberkan, dalam KLB tersebut yang punya hak suara hanya 32 DPC dari 412 peserta. Sementara, syarat memilih ketua umum dalam KLB adalah 2/3 suara sah ketua DPD dan 1/2 suara sah ketua DPC.

"Jadi 412 peserta ini yang sah itu 32 DPC, yang sisanya ini suara hantu. Saya hadir dalam kongres tersebut kapasitas sebagai wakil ketua. Tidak ada hak suara, tapi dimasukan untuk melengkapi administrasi sebagai hak suara," ungkap dia.

Gerald juga mengaku, dalam KLB Deli Serdang dia diminta menandatangani surat pernyataan hingga tiga kali. Surat pernyataan tersebut berisi dukungan penuh terhadap Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat.

"Kita ikut kongres dikasih lagi surat kedua yang isinya membatalkan pernyataan pertama bahwa tidak mendukung Pak Moeldoko. Lalu muncul lagi, mendukung penuh Moeldoko. Tiga kali saya tanda tangan surat," tutur dia.