COVID-19 DKI Parah, DPRD: Kalau Tarik Rem Darurat Takut Tak Punya Uang

16 Jun 2021, 21:54 WIB

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Jakarta, IDN Times - Kasus COVID-19 di DKI Jakarta kian meningkat. Hal itu tercermin dari tingkat keterisian tempat tidur dan fasilitas di rumah sakit jadi salah satu penopang penanganan pandemik.

Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu sampai harus menarik tuas rem darurat seperti awal pandemik. Saat itu, Pemprov DKI menarik rem salah satunya dengan memperketat PSBB.

"Saya takut kalau kita terlalu kencang tutup-tutup, nanti Pemprov tidak ada uang, tidak bisa untuk pembiayaan kesehatan," kata dia di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021).

1. Jika tak ada uang, pembiayaa untuk kesehatan repot

Instagram/@zitaanjani

Jika rem darurat ditarik, dia khawatir banyak usaha yang akan tumbang dan bisnis yang tutup. Hal ini bisa berpengaruh ada penghasilan pajak DKI yang bisa saja jatuh.

"Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan," kata Zita.

2. Satu-satunya pendapatan DKI kata dia ada di pajak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani (IDN Times/Aryodamar)

Zita perpendapat jika pengetatan di lakukan, efek kepada ekonomi di DKI Jakarta akan sangat signifikan. Pada saat Pemprov DKI menutup sejumlah kegiatan banyak tempat selama PSBB, pajak yang diterima pun ikut drop.

"Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak," ujarnya.

3. Zira sarankan tak semua tempat harus diperketat

Petugas gabungan memberhentikan pengendara motor yang berboncengan saat uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2020). Pemerintah Kota Makassar terus melakukan sosialisasi hingga hari terakhir uji coba penerapan PSBB dengan harapan penerapan PSBB yang diterapkan pada 24 April - 7 Mei 2020 di daerah itu berjalan efektif dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. (ANTARA FOTO/Arnas Padda

Dari pada mengarah untuk mengambil rem darurat, dia mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI mengambil kebijakan yang tepat dan berdampingan.

"Saya rasa ga mesti semuanya ditutup, hanya pusat-pusat," ujarnya.