Daftar Kejanggalan Kasus Kematian Afif Maulana

Keluarga juga menyatakan polisi mengungkapkan Afif Maulana terlibat tawuran, dan menyarankan tidak mengangkat kasus ini karena akan menjadi aib.

"Kemudian keluarga diminta mengatakan bahwa anaknya ini adalah pelaku tawuran ini meninggal karena tawuran. Jangan diangkat ini karena ini aib, jadi selalu ada pembicaraan itu di awal sejak di Polsek Kuranji," ucap Indira.

Kemudian, pelarangan autopsi juga membuat keluarga semakin merasa ganjil pada kematian Afif. Indira mengungkapkan, kepolisian menyarankan pada keluarga, agar jenazah Afif tidak perlu diautopsi.

Namun saat ada kesepakatan autopsi, polisi menganjurkan agar autopsi digelar di Rumah Sakit Bhayangkara karena gratis. Tetapi keluarga malah tidak boleh ikut melihat proses autopsi.

"Ketika autopsi, keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi. Padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan autopsi," kata Indira.

Keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif Maulana untuk terakhir kalinya. Dia sudah dikafani dan tidak diperkenankan memotret, alasannya adalah akan menjadi aib.

"Serangkaian kejanggalan inilah dari empat tahapan yang saya katakan itu, yang membuat kami sangat yakin dan percaya bahwa Afif Maulana itu tidak melompat, tidak terpleset dari jembatan, dia disiksa dan mayatnya diturunkan di bawah jembatan," kata Indira.

Kondisi jenazah korban Afif yang ditemukan tewas pada 9 Juni 2024 terindikasi mengalami penyiksaan. Trauma kekerasan jadi penguat bagi kuasa hukum dan keluarga.

Direktur LBH Padang ini juga meyakini bocah 13 tahun itu tewas karena disiksa polisi, karena jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Sumatra Barat.

"Di bawah jembatan Kuranji itu, mayat Afif itu telentang teman-teman, dan saat itu air hanya sekitar 50 sentimeter, itu fakta yang kami temukan dan ketika kami melihat ketinggian jembatan ke bawah, kami memperkirakan bahwa kalau dia melompat dia jatuh dari atas jembatan, maka kondisinya akan lebih remuk," kata Indira.

Sementara, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan kasus dugaan penyiksaan Afif menjadi bukti adanya kultur kekerasan yang masih lestari di kepolisian.

Dalam satu tahun ada terakhir ada 14 anak menjadi korban kekerasan polisi. Pada 2024, polisi jadi aktor paling dominan dalam konteks penyiksaan untuk mendapat pengakuan hukum atau penguhukuman.

KontraS melihat adanya upaya obstruction of justice atau menghalangi pengungkapan kasus. Obstruction of justice, kata Dimas, bisa membawa kasus ini pada tindakan pelanggaran HAM.

"Kami menyoroti tindakan-tindakan yang tadi disampaikan oleh mbak Indira, terkait dengan pernyataan Kapolda dan Kepolisian yang inkonsisten, dan sering kali berubah-ubah serta ada upaya intimidasi, ada upaya untuk mengancam pendamping hukum maupun keluarga korban maupun saksi-saksi, kami melihat ini sebagai upaya untuk melakukan obstruction of justice," kata Dimas.