Dampak Efisiensi, Pramono Akan Kurangi Rekrutmen Damkar dan PJLP 2026

07 Okt 2025, 20:28 WIB

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

PJLP DKI Jakarta tahun ini tidak terdampak
APBD DKI 2025 turun jadi Rp79 triliun
Efisiensi sasar program nonprioritas

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026, tidak akan berdampak pada gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, Pramono mengakui, Pemprov DKI akan mengurangi jumlah rekrutmen tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tahun depan.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah jumlah PJLP. Selama ini kita merekrut, misalnya, seribu petugas Damkar, seribu, seratus Pasukan Oranye, dan 500 Pasukan Putih. Karena ada pengurangan anggaran, peluang itu mungkin akan berkurang tahun depan,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

1. PJLP tahun ini tidak terdampak

Pelamar loker PPSU di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (24/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Meski demikian, Pramono memastikan, seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja pada 2025 tidak akan terkena dampak perubahan tersebut.

“Untuk tahun ini semuanya tetap, tidak ada perubahan,” tegasnya.

2. APBD DKI Jakarta 2025 turun jadi Rp79 triliun

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Pramono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pramono mengakui pemotongan DBH mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok Rp95 triliun, kini menjadi sekitar Rp79 triliun.

"Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, tentunya kami harus melakukan creatif financing," katanya.

3. Efisiensi sasar program nonprioritas

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung putihkan ijazah. (Dok. Pemprov DKI)

Selain itu, Pramono memastikan, langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan menyentuh berbagai pos belanja nonprioritas, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas serta anggaran makan dan minum.

“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama,” ujar dia.

“Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” imbuh Pramono.