Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Belum Jawab Kebutuhan Pemulihan

Selain dua jalur di atas, DBK diharapkan juga bisa diakses sejak awal tanpa menunggu proses restitusi. Skema ini diharapkan dapat membiayai kebutuhan pemulihan mendesak yang tidak tercakup dalam program layanan K/L. 

“Namun, mekanisme ini tetap tidak menghapus tanggung jawab pelaku karena pada akhirnya pelaku tetap diharuskan mengganti biaya yang telah ditanggung oleh negara,” ungkap Koalisi.

Koalisi juga mengungkapkan, sumber pendanaan DBK dari anggaran negara belum diatur dengan jelas. Dalam beleid ini, tidak dijelaskan sumber anggaran negara yang dimaksud dalam UU TPKS atau mekanisme alokasinya. ICJR merekomendasikan agar negara menetapkan kebijakan alokasi anggaran dengan persentase tertentu dari PNBP Penegakan Hukum untuk pendanaan DBK.

PP ini juga disebut belum bisa menjawab masalah yang ada di lapangan, termasuk soal peran penting dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi.PP ini juga disebut belum bisa menjawab masalah yang ada di lapangan, termasuk soal peran penting dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi. Aturan ini harusnya mempertegas koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kejaksaan untuk menghiyung aset atau harta pelaku. Kemampuan bayar pelaku hingga potensi sita lelang aset jadi krusial untuk pelaksanaannya.

“Selain itu, PP ini belum secara lengkap menjabarkan mekanisme eksekusi restitusi, bahwa pemastian pemberian restitusi secara tepat waktu oleh pelaku masih dibebankan kepada korban atau ahli waris untuk memberitahukan pengadilan apabila restitusi tidak diterima. Padahal, Jaksa selaku eksekutor lah sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan pembayaran restitusi segera dilaksanakan. Adapun jangka waktu sita lelang jaminan restitusi juga tidak diatur sehingga berpotensi mengakibatkan proses yang berlarut-larut,” tulis koalisi.

Kemudian, peruntukan DBK untuk pemulihan disebut belum jelas. Awalnya DBK hanya sebagai kompensasi pada restitusi kurang bayar yang termuat dalam UU TPKS. Namun aturan ini memperluas cakupan dengan menambahkan peruntukan baru, yakni dana pemulihan. Maka hal ini disebut jadi pintu mekanisme baru untuk korban bisa dipulihkan di luar hak restitusi. Tetapi tidak dijelaskan kapan korban bisa ajukan permohonan pendanaan pemulihan ke LPSK.

“Detail terkait jenis pemulihan yang dapat didanai lewat pendanaan pemulihan juga tidak diatur sama sekali. Perlu ada kejelasan sejauh mana dana pemulihan ini dapat digunakan,” tulis keterangan koalisi.