Dari Pulau Rondo, Menjaga Kedaulatan dan Data Ulang Wilayah RI

25 Des 2022, 07:00 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kembali batas-batas wilayah kedaulatan NKRI. Penegasan dilakukan dengan mengunjungi Pulau Rondo, pulau terluar yang terletak di ujung barat Indonesia, yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Kunjungan Mahfud yang merupakan Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tito yang juga menjadi Kepala BNPP ke Pulau Rondo, berlangsung kurang dari 3 pekan setelah ramai-ramai soal Pulau Widi yang dilelang di situs asing.

Mahfud dan Tito bersama Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Badan Amil Zakat nasional (Baznas) Noor Achmad menyambangi Pulau Rondo menggunakan helikopter, pada Rabu (21/12/2022).

Mahfud mengatakan, kehadirannya di Pulau Rondo dan juga Kota Sabang sebagai pernyataan resmi kehadiran negara di seluruh wilayah perbatasan NKRI. Kunjungan itu juga sebagai penegasan bahwa sebuah pulau sekecil apapun tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak asing atau pemodal asing.

"Pulau Rondo titik 0 ada di Sabang, sebagai simbol garis batas di mana pihak luar tidak boleh sembarangan masuk. Kami akan mempertahankan kedaulatan NKRI yang garisnya ada di sini. Kami akan menjaganya seperti yang diamanatkan konstitusi" tegas Mahfud.

1. Pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia akan didata ulang

Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, bersama Mendagri akan mendata ulang pulau-pulau ke seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk itu menandai kehadiran kami hari ini di Sabang sebagai daerah terluar barat, dan sesudah ini kami bersama Kemendagri dan nanti teknis operasionalnya oleh BNPP akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Mahfud di Tugu Titik 0 Kilometer Indonesia di Kota Sabang, Pulau Weh, Aceh, Rabu (21/12/2022).

Mahfud menyebutkan, Indonesia memiliki 17.500 pulau, di mana 17.400 adalah pulau-pulau yang luasnya lebih dari 10 ribu kilometer persegi. Sementara sisanya sebanyak 111 pulau adalah pulau-pulau kecil yang ada di luar, yang menempel ke pulau-pulau besar.

Dari 17.500 pulau itu, sebanyak 16.100 pulau sudah didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Sisanya sudah didaftarkan tapi belum ada namanya," ujar Mahfud.

2. Pulau Rondo, pulau yang sangat strategis tapi rawan ancaman

Pulau Rondo (Dok. BNPP)

Pulau Rondo sendiri terletak di Samudera Hindia dan berbatasan dengan India di Utara, Thailand di timur, dan terletak sangat strategis di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran antara 2 benua yakni Eropa dan Asia.

Pulau Rondo tidak berpenduduk tapi memiliki penghuni, yang dihuni secara tidak tetap, bergantian antara Marinir dan petugas jaga mercusuar.

Letaknya yang sangat strategis, secara geografis menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia untuk menjadikan kawasan perbatasan di wilayah Sabang sebagai poros perdagangan di kawasan Asia Eropa. Namun, menurut Mahfud, hal itu juga menjadi potensi kerawanan ancaman terhadap keamanan negara yang masuk melalui perbatasan, antara lain aktivitas kegiatan ilegal maupun kejahatan transnasional di wilayah perbatasan laut.

"Isu ekonomi dan keamanan tersebut tentunya menjadi perhatian penuh pemerintah dalam upaya pengelolaan perbatasan negara di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Sabang," ujar Mahfud.

3. Pulau Rondo penentu luasnya wilayah Indonesia

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Sementara itu, Mendagri sekaligus Ketua BNPP Tito Karnavian mengatakan, kunjungan ke Pulau Rondo penting karena titik paling barat wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Rondo.

"Pulau terluar itu adalah Pulau Rondo, cuma yang memang dikenal adalah dari Sabang sampai Merauke. Sama seperti di Merauke, sebenarnya titik terluar namanya Sota yang paling selatan, tapi yang paling dikenal adalah Merauke," papar Tito.

Dia menegaskan, bagi pemerintah bukan hanya pulau itu saja yang menjadi masalah, yang perlu dijaga, tapi juga menjadi titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara.

"Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi PBB tentang hukum laut, di mana titik terluar itu adalah batas negara dan perairan di dalamnya itu adalah masuk wilayah negara itu. Karena itu, Pulau Rondo mesti kita jaga, meskipun pulau kecil, tapi dia menentukan wilayah yang sangat luas sekali," papar Tito.

4. Ada 12 pulau terluar jadi prioritas karena sangat rawan

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud

Menurut Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Pulau Rondo termasuk dalam 12 pulau terluar prioritas, karena memiliki potensi kerawanan.

"Pertama karena posisinya yang strategis, ada potensi untuk kegiatan ilegal di sana," kata Restuardy, Kamis (22/12/2022).

Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 12 pulau itu dengan menempatkan Satgas Pamputer.

Di Pulau Rondo sendiri, kunjungan pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana barak, mess, termasuk dermaga.

"Ini yang perlu kita rencanakan ke depan, tapi terkait untuk instalasi air bersih dan perbaikan ini diharapkan Kementerian PUPR yang juga ikut bersama rombongan, bisa merencanakan dan kita masukan dalam program 2023. Untuk listrik Baznas RI yang juga turut dalam rombongan ini, akan menyumbangkan instalasi atau panel surya yang nanti akan menjadi sumber listrik untuk Pamputer Pulau Rondo," papar Restuardy.

5. DPR akan dukung melalui anggaran untuk program wilayah perbatasan

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (IDN Times/Sunariyah)

Satu suara dengan pemerintah, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, semua pihak harus menjaga dengan segala upaya kedaulatan NKRI.

Dia mengatakan, komitmen DPR memasukkan dan mendorong program pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah perbatasan.

"Karena ini juga wajahnya Indonesia kepada masyarakat internasional terluar.
Jadi kalau wajah kita bagus, itu juga menunjukkan wajah Indonesia bagus.
Kita juga punya pengalaman di masa-masa lalu, terjadinya sengketa-sengketa dengan negara tetangga, tidak boleh lagi terulang, tidak boleh lagi terjadi sejengkal apapun wilayah NKRI itu lepas," tegasnya.

"Kami akan mendorong terus program-program yang akan dijalankan oleh BNPP ini. Terutama juga mungkin perlu ada support anggaran yang lebih, karena selama ini kami mengetahui bahwa perhatian kita agak kurang besar terhadap daerah perbatasan itu, nah makanya banyak sekali terjadi masalah-masalah di belakang kemarin," lanjutnya.