Datang ke KPU, MPR Tegaskan Tak Pernah Dorong Presiden Tiga Periode
Jakarta, IDN Times - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka berdiskusi mengenai kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR. Dalam pertemuan itu mereka bertemu dengan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dan sejumlah komisioner KPU lainnya.
"Hari ini Badan Pengkajian MPR, berdiskusi dengan ketua dan jajaran KPU menyangkut beberapa hal terkait pemilu," ujar Djarot usai menggelar pertemuan, Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
1. Badan pengkajian MPR tak pernah bahas wacana amandemen UUD 1945 soal jabatan presiden
Dalam kesempatan itu Djarot juga menegaskan bahwa Badan Pengkajian MPR tidak pernah membuat wacana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden tiga periode.
"Pertama, perlu kami sampaikan bahwa badan pengkajian tidak pernah membicarakan atau mewacanakan amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode," ujar dia.
Dia mengaku pihaknya selama ini fokus mengkaji berbagai informasi dan permasalahan dinamika bernegara. Namun pengkajian itu dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negara.
"Jadi kita pada pengkajian itu fokus untuk melaksanakan konstitusi negara. Sehingga kalau di masa lalu ada berbagai macam informasi yang berkembang di sana sini, itu semuanya hoaks," kata Djarot.