Dear Prabowo, Petani Buat 6 Permohonan di Hari Tani Nasional

24 Sep 2025, 17:51 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Serikat Petani Indonesia bertemu dengan Wamensesneg, Juri Ardiantoro (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Petani sampaikan enam tuntutan, termasuk penyelesaian konflik agraria dan revisi Perpres Reforma Agraria.
Permintaan agar UU Cipta Kerja dicabut karena dianggap tidak menciptakan lapangan kerja.
Petani juga meminta pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional untuk mendukung program-program pemerintah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah serikat petani melakukan unjuk rasa di berbagai tempat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, pada Rabu (24/9/2025). Selain melakukan demonstrasi, serikat tani juga melakukan audiensi dengan perwakilan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari petani Indonesia yang hari ini berdelegasi, berdemonstrasi di berbagai wilayah dan yang hari ini datang di Istana Negara telah diterima tadi oleh, yang mewakili Bapak Presiden langsung yaitu Bapak Menteri UMKM, kemudian Wamensesneg dan Wamen Perindustrian. Mereka yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita," ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih usai bertemu dengan Wamensesneg di Jakarta.

1. Petani sampaikan enam tuntutan

Serikat Petani Indonesia bertemu dengan Wamensesneg, Juri Ardiantoro (dok. Istimewa)

Dalam pertemuan itu, Henry mengaku menyampaikan enam permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo diminta menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

"Baik yang dialami oleh anggota SPI maupun yang bukan, yang masih berlangsung hari ini dan juga supaya menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia," ucap dia.

2. Petani Perpres Reforma Agraria direvisi

Serikat Petani Indonesia bertemu dengan Wamensesneg, Juri Ardiantoro (dok. Istimewa)

Kedua, petani juga meminta kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan, untuk dibagikan kepada petani.

"Saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani, justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani," kata dia.

Ketiga, Prabowo juga didorong untuk merevisi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria sesuai dengan perubahan yang ada di dalam pemerintahan.

"Yang keempat, kita juga bermohon kepada Presiden, agar revisi Undang-Undang Pangan yang sekarang terjadi di DPR, itu benar-benar untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia," ujar dia.

3. Petani minta UU Cipta Kerja dicabut

Serikat Petani Indonesia bertemu dengan Wamensesneg, Juri Ardiantoro (dok. Istimewa)

Kelima, petani mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Karena, undang-undang tersebut dianggap tidak menciptakan lapangan kerja.

"Justru sekarang orang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, membuat ketergantungan impor pangan yang begitu besar, dan juga menyebabkan banyak tanah-tanah petani yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini yang kita harapkan," ucap dia.

Keenam, buruh meminta agar pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional.

"Karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun kooperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung, ini harus dilaksanakan Reforma Agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani," kata Henry.