Hari Tani 2025, Megawati Minta Tak Ada Lagi Konversi lahan Subur
- Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menemui petani Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi dan menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar tidak ada lagi konversi lahan subur. Sebab, hal itu bisa menghilangkan lahan pertanian.
Jakarta, IDN Times - Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menemui petani Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi untuk menyerap aspirasi.
Dalam pertemuan itu, Hasto juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar tidak ada lagi konversi lahan subur. Sebab, hal itu bisa menghilangkan lahan pertanian.
“Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” ujar Hasto dalam keterangannya.
1. Hasto dorong petani punya lahan minimal 1,5 hektare
Hasto mengatakan, petani seharusnya memiliki lahan minimal 1,5 hektare (ha). Hasto mendorong agar negara selalu hadir membantu petani.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ucap dia.
2. Ada salam dari Bu Mega
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri menyampaikan pesan dari Megawati untuk para petani. Pesan tersebut meminta agar petani hidupnya bisa sejahtera.
“Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata dia.
Rokhmin mengatakan, DPR juga sedang menyiapkan revisi undang-undang pangan yang bertujuan agar kehidupan petani dan nelayan bisa sejahtera.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” ucap Rokhmin.
3. Bupati Bekasi turut hadir
Pada acara tersebut, Bupati Bekasi, Ade Kuswara yang juga kader PDIP turut hadir. Sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasi kepadanya.
Petani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter hingga rusaknya saluran irigasi. Hal ini berdampak gagal panen lahan para petani.
Ade mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian).
“Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” ujar Ade.
