Dedi Mulyadi Evaluasi MBG, DPRD Jabar Siap Bentuk Tim Pengawas Khusus

21 Okt 2025, 18:46 WIB

Linna Susanti

Siswa SDN di Bogor menyantap MBG. Humas Pemkot Bogor.

Intinya sih...

Pembentukan satgas dan audit dapur MBG wajib tanpa kompromi
Dana jumbo Rp50 triliun peluang emas, DPRD Jabar siap bentuk tim pengawas
MBG harus perkuat ekonomi lokal dan disertai ancaman sanksi hukum

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyambut baik langkah Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang bergerak cepat mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Polemik keracunan dan pengucuran dana fantastis Rp50 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Jawa Barat pada 2026, menjadi sorotan pimpinan DPRD ini.

Iwan menegaskan insiden keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah tidak boleh terulang. Meskipun Presiden Prabowo Subianto sangat serius mengawal program ini, evaluasi total adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik dan kesehatan penerima manfaat. Ia juga mendukung usulan Dedi untuk menghentikan sementara program jika kualitas belum terjamin.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, adalah prioritas utama. Tidak boleh ada lagi insiden keracunan. Pemerintah daerah dan dewan harus siap mengawal program baik dari Presiden ini,” kata Iwan, Selasa (21/10/2025).

1. Pembentukan satgas dan audit dapur MBG wajib tanpa kompromi

Menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Humas Pemkot Bogor.

Langkah Pemprov Jabar membentuk Tim Evaluasi dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jabar, diapresiasi sebagai wujud tanggung jawab daerah. Tim harus bekerja ekstra untuk mengaudit proses penyediaan makanan dari hulu ke hilir. Iwan juga menyoroti pentingnya tim independen yang ditugaskan mencicipi makanan.

“Tim Satgas harus bekerja tanpa kompromi. Pemeriksaan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga uji kelayakan makanan sebelum didistribusikan wajib dilakukan secara ketat,” imbuhnya.

2. Dana jumbo Rp50 triliun peluang emas, DPRD Jabar siap bentuk tim pengawas

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan saat memimpin rapat paripurna di DRPD Jawa Barat beberapa hari lalu. (Dok humas PKS DPW Jabar).).

Komitmen BGN mengucurkan dana hingga Rp50 triliun untuk MBG Jabar pada 2026 disambut DPRD Jabar, sebagai suntikan fiskal yang luar biasa. Iwan setuju dana ini bisa jadi stimulus ekonomi sekaligus komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, Iwan langsung mewanti-wanti soal pengawasan. DPRD Jabar siap membentuk Tim Pengawas Khusus.

“Ini adalah suntikan fiskal yang luar biasa. Dana Rp50 triliun ini harus benar-benar dioptimalkan untuk perbaikan gizi dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata politisi Fraksi PKS ini.

“Kami di DPRD akan membentuk Tim Pengawas Khusus untuk memonitor alokasi dan realisasi dana Rp50 triliun ini sejak tahap perencanaan di tahun 2026,” imbuh Iwan.

3. MBG harus perkuat ekonomi lokal dan disertai ancaman sanksi hukum

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai di kantor Gubernur di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025). Istimewa.

Iwan menekankan dana Rp50 triliun ini tidak boleh lari ke luar Jawa Barat. Keterlibatan UMKM lokal, petani, dan peternak harus diutamakan sebagai multiplier effect program.

Selain itu, Iwan mendukung penuh ketegasan Dedi untuk menjerat pihak yang mengurangi kualitas makanan di bawah standar Rp10 ribu per porsi.

“Filosofi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga memberi penghidupan. Uang ini harus berputar di Jawa Barat. Petani kita untung, UMKM kita maju,” tegas Iwan.

“Ancaman sanksi hukum adalah garansi bahwa program ini dijalankan dengan integritas,” imbuh Iwan.