Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer, bakal menjalani pendidikan selama enam bulan hingga setahun. Adapun, wacan ini mulai diterapkan pada 2 Mei 2025.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di sela rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Bisa enam bulan, bisa setahun. Tetapi tetap belajar seperti di sekolah,” ujar Dedi.
Kendati, Dedi menegaskan, para pelajar tetap akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa. Mata pelajaran yang diajarkan juga sesuai dengan materi di sekolah asal.
Dedi mengatakan, para guru akan melakukan kunjungan ke siswa yang sedang 'sekolah' di barak tersebut.
“Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di area kompleks militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Gak ada problem,” ungkap dia.
Dedi menjelaskan sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang menyatakan siap menjalankan wacana tersebut mulai 2 Mei 2025. Pemerintah daerah yang telah menyatakan kesiapannya sudah menjalin kerja sama dengan institusi TNI-Polri di wilayahnya masing-masing.
“Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan. Kan kewenangannya ada di bupati, wali kota juga, bukan hanya di provinsi. Nah, ada saya, di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung,” kata dia.
“Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya sudah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed IX Pasupati. Kemudian Kabupaten Cianjur mengatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati, wali kotanya memiliki kesiapan,” sambung Dedi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana 'menyekolahkan' siswa nakal di Jabar, agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Dedi menuturkan, siswa akan mengikuti program tersebut di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan TNI. Peserta program ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua.
Namun, prioritasnya adalah siswa-siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau pun tindakan kriminal.