Jakarta, IDN Times - Sejumlah delegasi utama atau kategori VVIP World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18 sampai 25 Mei 2024, akan terbebas dari pungutan wisatawan mancanegara (wisman). Hal itu dijamin oleh Pemprov Bali.
“Ada beberapa delegasi yang menjadi pengecualian, kalau pun mereka mengajukan beberapa nama, nanti kami verifikasi dulu,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Jumat (26/4/2024).
Sejak 14 Februari 2024, Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
Dalam Perda tersebut termuat kewajiban pembayaran pungutan wisman Rp150 ribu setiap kunjungan ke Bali, sehingga kebijakan ini juga berlaku bagi delegasi World Water Forum ke-10.
“Dari panitia juga nanti akan menyampaikan mana VVIP untuk pengecualian, jadi sisanya bayar (dari delegasi) 193 negara itu,” ujar Tjok Pemayun.
Meski begitu hingga saat ini Tjok Pemayun mengakui jika belum sampai ke proses pemilahan tersebut, karena pihaknya dan jajaran di daerah masih bergotong-royong menyiapkan fasilitas karyawisata dan titik pertemuan.
Selain itu, mereka sedang mengerjakan pembagian tugas pemasangan penjor atau bambu berbalut janur di sepanjang jalur, yang akan dilewati puluhan ribu delegasi sebagai bentuk penyambutan.
“Kadang tugas lain juga ada seperti penjor kami kolaborasi, di jalur bandara itu tugas otban (otoritas bandara), ada yang Pemda Badung, ada Jasamarga Tol, ada ITDC, Pemkot Denpasar, The Meru, dan Pulau Serangan,” sebut Tjok Pemayun.
World Water Forum ke-10 di Bali mengangkat tema besar Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama. Menurut jadwal, forum ini akan dihadiri delegasi dari sekitar 193 negara di dunia.
Terdapat 230 sesi forum tematik, 55 side events, serta 10 special sessions dalam World Water Forum ke-10 di Bali ini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut mengundang 44 kepala negara, empat kepala lembaga internasional, dan 198 menteri atau setingkat menteri yang bertanggung jawab terhadap isu sumber daya air.