Demo Buruh di DPR Ricuh, Lima Peserta Aksi Ditangkap

15 Jun 2022, 12:52 WIB

Aksi buruh di depan gedung DPR/MPR RI ricuh (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Massa aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR/MPR RI sempat ricuh dengan aparat kepolisian. Peristiwa itu terjadi ketika massa aksi tiba di depan gedung DPR/MPR RI namun dihalangi oleh kawat berduri.

Sejumlah massa dari elemen Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tidak terima itu, meminta aparat kepolisian menyingkirkan kawat besi hingga akhirnya bentrok. Akibatnya, lima orang peserta aksi dari massa buruh diamankan polisi.

"Kalian bertanggungjawab atas aksi ini," teriak orator aksi dari atas mobil kepada polisi yang mendekat.

1. Said Iqbal meminta massa untuk tertib

Aksi buruh di depan gedung DPR/MPR RI ricuh (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Melihat bentrok yang terjadi, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendekati mobil pengurai massa (raisa) milik kepolisian dan mengambil alih pengeras suara. Dengan lantang, Said Iqbal meminta para massa tertib dan mengikuti aksi sesuai prosedur.

"Aksi ini tertib, aksi damai, kita ikuti prosedur," kata Said Iqbal kepada massa di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu, 15 Juni 2022.

2. Negosiasi dengan kepolisian untuk singkirkan kawat berduri

Aksi buruh di depan gedung DPR/MPR RI ricuh (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Lebih lanjut, Said meminta seluruh massa untuk tidak membuat kegaduhan. Ia pun menenangkan massa perihal kawat berduri yang terpasang di depan Gedung DPR/MPR RI. Said menyatakan, akan melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian.

"Semua duduk! Duduk! Jangan ada yang membuat kegaduhan! Dengarkan saya! Sementara kawat berduri di depan Gedung DPR kita tinggalkan, sambil kita negosiasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.

"Jangan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI, saya minta semua duduk, ikuti aturan, jangan ada yang melakukan provokasi," sambung Iqbal.

3. Lima tuntutan buruh dalam aksi

Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dalam aksi demonstrasi ini, terdapat lima isu yang akan disuarakan para buruh antara lain menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), serta menolak Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

Kemudian, penolakan masa kampanye pemilu hanya 75 hari. Mereka menuntut masa kampanye harus 9 bulan sesuai UU, mengesahkan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan menolak liberalisasi pertanian melalui WTO.