Demokrat Belum Bisa Hubungi Lukas Enembe Usai Jadi Tersangka KPK

Herzaky menyinggung pencegahan ke luar negeri terhadap Lukas Enembe pasca- ditetapkan menjadi tersangka KPK. Menurutnya, tindakan itu merupakan hal yang biasa dalam proses penegakan hukum.

Kendati, Demokrat meminta KPK agar tak menghambat hak Lukas yang membutuhkan pengobatan di luar negeri.

"Tapi, pencekalan ini sebaiknya tidak menghambat hak saudara Lukas Enembe yang saat ini sedang sakit, dan masih memerlukan pengobatan secara rutin di luar negeri," ujarnya.

Herzaky kemudian menyinggung soal prestasi Lukas Enembe selama dua periode memimpin Provinsi Papua. Dia menyebut, Lukas telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama duduk di kursi kepemimpinan Papua.

"Yang kami tahu, Provinsi Papua selama dua periode dipimpin oleh Lukas Enembe mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama tujuh kali berturut-turut. Pemeriksaan oleh BPK tentunya melalui proses yang sangat ketat dan terukur," kata dia.

Kendati, kata Herzaky, Demokrat tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Dia meyakini lembaga antirasuah akan menaati asas praduga tak bersalah.

"Kami sangat menghormati proses hukum, dan kami meyakini, KPK dalam proses penegakan hukum selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," imbuhnya.