Demokrat Tegaskan Sikap Politik SBY soal Pilkada Tak Langsung Ikut AHY

Dede juga berbicara mengenai tidak ada lagi mata hari kembar di Partai Demokrat. Ia menegaskan, SBY tidak akan terlibat langsung dalam tugas-tugas harian partai. Artinya, segala keputusan ada di tangan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Karena itu, ia menekankan, semua kader Partai Demokrat akan berada dalam satu komando mengikuti perintah AHY sebagai pimpinan partai.

"Jadi konteksnya sih itu matahari kembar, maksudnya adalah agar kita berbicaranya tetap satu komando, satu komandonya Ketua Umum," kata dia.

Terkait pilkada tidak langsung, Dede menekankan, Partai Demokrat akan mengikuti sikap politik Presiden Prabowo terkait sistem pilkada.

"Pokoknya pada prinsipnya saat ini kita ikut dengan rencana presiden karena kita melihat bahwa proses ini masih panjang," kata dia

Kendati demikian, ia menekankan, pelaksanaan pilkada masih sangat panjang karena baru digelar pada 2031 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, fokus perhatian saat ini harus dilimpahkan ke penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Ia mengatakan, pemulihan pascabencana banjir Sumatra pun juga menjadi perhatian serius SBY.

"Ini saja membutuhkan proses dan biaya yang besar. Jadi oleh karena itu saat ini Pak SBY juga mengatakan, kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi kita fokus pembenahan bencana alam Sumatra," kata dia.

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengatakan, partainya mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, yakni melalui DPRD.

Prasetyo mengatakan, perlu ada keberanian untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang banyak sisi negatifnya. Salah satunya adalah mahalnya ongkos politik.

"Kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Prastyo mengatakan, wacana ini bukan tiba-tiba karena internal Gerindra telah lama melakukan kajian untuk mengembalikan lagi sistem pilkada tidak langsung. Dia mengungkapkan, sewaktu bertugas di Komisi II DPR RI, kajian tentang pilkada tidak langsung telah dilakukan untuk perbaikan sistem demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi.

"Pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya," kata Mensesneg RI itu.