Depok Raih WTP Terbaik se-Jawa Barat untuk ke-24 Kali

15 Mei 2023, 16:42 WIB

Penyerahan penghargaan WTP dari BPK Jawa Barat terhadap Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat. (Istimewa)

Depok, IDNTimes - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali memberikan penghargaan terbaik kepada Pemerintah Kota Depok terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan kali ini merupakan yang ke-12 kali diperoleh secara beruntun oleh Kota Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, penghargaan WTP sebanyak 12 kali secara beruntun merupakan sebuah pembuktian Pemerintah Kota Depok mengelola laporan administrasi keuangan secara baik. Bahkan, Kota Depok menjadi yang terbaik mengalahkan kota dan kabupaten di Jawa Barat.

"Tahun ini terbaik se-Jawa Barat nilai kinerja kita tertinggi WTP-nya dari Bandung dan kabupaten kota lainnya," ujar Idris kepada IDN Times, Senin (115/5/2023).

1. Tepis asumsi bahwa WTP yang diraih karena kedekatan

Wali kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di Balai Kota Depok (IDN Times/Dicky)

Idris menegaskan, raihan WTP sebanyak 12 kali secara beruntun merupakan sebuah bukti dan sudah terbukti, menegaskan Kota Depok tidak memiliki 'kedekatan' untuk meraih WTP. Menurutnya, dahulu terdapat asumsi bahwa WTP yang diraih Kota Depok dikarenakan Kepala BPK Jawa Barat orang Depok.

"Dulu orang mengatakan karena Kepala BPK Jawa Barat orang Depok, ternyata sekarang kan bukan orang Depok, kita juga dapat WTP," tegas Idris.

Pencapaian WTP tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Depok menyusun administrasi atau laporan secara baik dan benar. Pemerintah Kota Depok berusaha menyusun laporan penggunaan keuangan yang dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan ke BPK.

"Jadi WTP Ini masalah administrasi birokrasi, penyusunan keuangan yang baik yang benar mempertanggungjawabkan keuangan," terang Idris.

2. Pengurus lingkungan hingga fraksi turut membantu penilaian WTP

Kantor Balai Kota Depok. (IDN Times/Dicky)

Idris menjelaskan, indikator penilaian tidak hanya dari sisi laporan pemerintah, namun laporan dari pengurus lingkungan hingga LPM turut membantu. Adapun laporan dari tingkat bawah meliputi penyusunan laporan kuangan terkait hibah.

"Terima kasih kami juga kepada warga, RT, RW, dan LPM mereka menyusun keuangan laporan hibah," jelas Idris.

Begitupun dengan fraksi di DPRD Kota Depok turut membantu membuat laporan dengan baik dan benar, termasuk aset yang ada di wilayah Kota Depok.

"Ini kan laporannya tidak hanya dari dinas tapi dari masyarakat juga," ucap Idris.

3. Penilaian BPK dapat mendorong pertanggungjawaban APBD secara akuntabel

Gedung BPK RI. (IDN Times/Rochmanudin)

Kepala BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jabar, Paula Henry Simatupang mengatakan, pemeriksaan dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Paula.

Paula mengungkapkan, hasil WTP didapat setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK RI Perwakilan Jabar. Hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel dan transparan.

“Pemeriksaan menentukan pencapaian opini WTP, apakah dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya atau tidak. Selamat untuk Kota Depok yang meraih nilai tertinggi, dibanding lima kota/kabupaten yang menerima LKPD hari ini,” tutup Paula.