Deretan Upaya Pemerintah Tangani Karhutla 2025
- Rapat Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilaksanakan melalui siaran langsung di kanal YouTube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (28/7/2025).
- Beberapa upaya telah dilakukan oleh 8 provinsi darurat karhutla, dilaporkan oleh gubernur atau perwakilan dari setiap provinsi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa lokasi di Tanah Air.
Dalam rapat monitoring karhutla yang disiarkan di kanal YouTube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (28/7/2025), pelaksanaan monitoring hingga penyegelan perusahaan dilakukan sebagai upaya antisipasi dan penanganan karhutla.
Forum ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI Sulaiman Umar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Mahfudz M.P., Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, beserta gubernur, pemerintah provinsi (pemprov), hingga perwakilan dari 8 provinsi prioritas penanganan karhutla.
Berikut deretan upaya bagi daerah yang masih terdampak yang telah dilakukan!
1. Monitoring setiap hari dengan personil dan peralatan yang ditambahkan di setiap titik api
Sebagai salah satu bentuk upaya mendinginkan api di Provinsi Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, mengakui monitoring dan groundcheck yang rutin diakukan di beberapa titik api.
"Ada 12 titik itu masih ada asap-asap tipis yang seteiap hari kita lakukan pendinginan oleh tim pasukan darat yang tersebar di beberapa kabupaten," ujar Polda Riau.
"Selain kita setiap hari melakukan monitorting dan groundchek titik hotspot, penambahan personel dan peralatan juga sudah dilakukan di beberapa titik api yang memang sangat besar kemarin," lanjutnya.
2. 62 posko disediakan untuk para personel gabungan
Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan, salah satu strategi penanganan karhutla adalah dengan menyediakan 62 pos komando (posko) untuk para personel gabungan.
"Salah satu strategi penanganan karhutla yang telah dilakukan adalah dengan meletakkan sebanyak 62 pos jaga satgas di 6 kabupaten rawan karhutla," ujar Haris.
"Koposisi personil satgas terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, manggala agni, dan masyarakat," lanjutnya.
3. Larangan tegas pembakaran hutan untuk lahan hingga penyegelan
Sementara, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan demi lahan hingga melakukan penyegelan terhadap tiga perusahaan di bidang kehutanan.
"Upaya kita, ya, turun ke lapangan dan sudah ada tiga perusahaan yang kita lakukan penyegelan," ujar dia.
Tiga perusahaan yang telah disegel adalah PT Fajar Wana Lestari di Kabupaten Sambas, PT Hutan Ketapang Industri di Kabupaten Ketapang, dan PT Mayangkara Tanaman Industri di Kabupaten Ketapang.
Lebih lanjut, Gubernur Ria Norsan, mengatakan hal yang seharusnya masyarakat lakukan jika ingin membakar hutan untuk lahan.
"Masyarakat kalau ada yang membakar ladang, kita minta sebelum dibakar diblok dulu, kemudian jangan ditinggalkan sebelum apinya mati," ucap dia.
