Ragam Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu 2024

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Masyarakat telah menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul sementara dengan perolehan suara sekitar 55-56 persen.

Warganet ramai-ramai mengunggah foto dan video dugaan kecurangan pemilu di media sosial pada saat pencoblosan.

Unggahan foto dan video itu memperlihatkan dugaan penggelembungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di situs hitung suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Data yang tertera di website hitung suara tak sesuai dengan angka pada foto formulir C1 plano yang diunggah pada situs tersebut.

Belakangan, Bawaslu dan sejumlah relawan pemantau pemilu juga menerima laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu saat hari pencoblosan. Dugaan pelanggaran itu beragam, mulai dari surat suara tercoblos duluan hingga pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menanggapi dugaan kecurangan pemilu, khususnya masalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang viral di media sosial.

Berdasarkan unggahan warganet di media sosial, sejumlah petugas KPPS mengalami berbagai masalah di Sirekap. Di antaranya, formulir C Hasil yang dipindai tidak sama datanya ketika diinput ke Sirekap dan di-upload ke website hitung suara milik KPU. Selain itu, ada pula kendala kolom suara paslon tertentu tidak bisa diedit.

Bagja menduga, masalah itu terjadi karena sistem pemindai yang bermasalah.

"Beberapa hal yang dilihat dalam media sosial dan tersebar, itu nyambung pertanyaannya masalah Sirekap misalnya, apakah kemudian itu bermasalah atau tidak," kata Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

"Bahkan ada sampai 80 ribu (suara) gak mungkin juga, tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," lanjut dia.

Bagja menegaskan, Sirekap bukan penentu hasil rekapitulasi terhadap penghitungan suara, melainkan hanya alat bantu. Sehingga, perhitungan suara yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ialah rekapitulasi manual secara berjenjang.

"Namun harus kami sampaikan bahwa sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut UU 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu," tegasnya.

IDN Times merangkum sejumlah dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu dari unggahan netizen di media sosial dan laporan yang diterima Bawaslu serta relawan pemantau pemilu, berikut rinciannya:

Prabowo-Gibran resmi daftar jadi pihak terkait sengketa Pilpres 2024 ke MK

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi mendaftar sebagai pihak terkait, dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pendaftaran itu dilakukan 45 advokat profesional yang ditunjuk TKN Prabowo-Gibran. Mereka datang ke MK menggunakan dua bus pada Senin (25/3/2024) malam.

Adapun mereka yang hadir di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, OC Kaligis, Hotman Paris, Hinca Pandjaitan, Fahri Bachmid, Maulana Bungaran, hingga eks pengacara Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak.

“Kami telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkarit terhadap dua perkara, yakni perkara yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan perkara yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” kata Yusril setelah mengajukan permohonan.

Tim Hukum AMIN bakal hadapi sidang perdana MK pada 27 Maret 2024

Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah mendapatkan jadwal penetapan sidang perdana gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, sidang akan digelar pada Rabu (27/3/2024) pukul 08.00 WIB. IDN Times juga sudah memeriksa situs resmi MK dan gugatan tim hukum AMIN sudah diregistrasi 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

"(Kami bersidang perdana) pada Rabu 27 (Maret) pukul 08.00 WIB," ujar Ari kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin (25/3/2024).

PDIP daftarkan sengketa Pileg 2024 di 13 provinsi ke MK

DPP PDI Perjuangan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 di 13 provinsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan 13 provinsi itu antara lain, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Untuk secara keseluruhan ada 13 kita mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR RI itu 2 ya, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang 11 lagi itu DPRD provinsi,” ujar Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Tim Hukum Prabowo-Gibran siap patahkan argumen paslon 01 dan 03 di MK

Wakil Komandan Bidang Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, menegaskan, pihaknya siap mematahkan berbagai argumentasi hukum yang disampaikan pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, pihak paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK.

Permohonan mereka standar dan biasa saja yang tentunya akan kami patahkan dan bantah dengan argumentasi hukum yang akan kami sampaikan secara sistematis dalam persidangan MK nantinya. Kami telah mempersiapkan bangunan argumentasi hukum serta konstitusional kami secara baik dan terukur measurable serta komprehensif," kata dia kepada IDN Times, Senin (25/3/2024).

TKN Prabowo-Gibran sebut gugatan kubu AMIN di MK tak masuk akal

Tim hukum Anies-Muhaimin resmi melayangkan gugatan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam petitumnya, mereka meminta hakim konstitusi mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Komandan Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan menilai bahwa petitum yang disampaikan Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) tidak masuk akal karena tanpa didukung dengan data dan fakta.

“Jadi itu ilusi, berlebihan dan kalau bahasa kita menggunakan bahasa debat ini omon-omon,” ujarnya kepada IDN Times, saat dihubungi, Senin (25/3/2024).

Jumlah gugatan Pemilu 2024 di MK turun jika dibandingkan 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan jumlah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019.

Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin mengacu pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang diterbitkan MK pada Minggu, 24 Maret 2024, pukul 19.00 WIB.

Afif itu menyampaikan bahwa sengketa PHPU pada Pemilu 2024 tercatat ada 273 perkara. Sementara, perkara PHPU Pemilu 2019 lalu tercatat ada 340 perkara.

"Mengalami penurunan perkara sengketa PHPU di MK sekitar 19,71 persen," kata dia dalam keterangannya Minggu (24/3/2023) malam.

Tujuh anggota PPLN didakwa palsukan data dan daftar pemilih

Tujuh orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur didakwa memalsukan data dan daftar pemilih luar negeri pada Pemilu 2024. Dakwaan itu dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Para terdakwa antara lain Ketua PPLN Kuala Lumpur, Umar Faruk; Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan, Tita Octavia Cahya Rahayu; Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra; dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM, Aprijon.

"Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, baik yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan,” ucap jaksa penuntut umum, dilansir ANTARA, Rabu.

Seluruh suara DPRD Partai Garuda di Kota Bekasi dianggap tidak sah karena didiskualifikasi

Ketua KPUD Kota Bekasi, Ali Syaifa, mengatakan, pihaknya menghapus perolehan suara Partai Garuda untuk calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

"Iya, khusus di DPRD Kota Bekasi saja (yang dianggap suaranya tidak sah). Untuk DPRD Provinsi dan RI itu normal karena tidak didiskualifikasi," katanya kepada jurnalis, Rabu (13/3/2024).

Ali mengatakan, Partai Garuda didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024 DPRD Kota Bekasi. Sebab, hingga waktu yang sudah ditentukan KPU, Partai Garuda tidak melaporkan dana kampanyenya.

"Untuk di tingkat Kota Bekasi, Partai Garuda tidak melaporkan dana kampanye sehingga memang akhirnya didiskualifikasi," katanya.

Ali menyampaikan, tindakan mendiskualifikasi Partai Garuda sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara.

"Kalau ada suaranya, maka statusnya suaranya tidak sah," ucap Ali.

MK segera bahas keterlibatan Arsul Sani dalam penanganan sidang PHPU Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) segera membahas kepastian keterlibatan hakim konstitusi Arsul Sani menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu 2024. Arsul ikut disorot lantaran dulu ia merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan duduk di Komisi III DPR.

PPP merupakan pengusung paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon ini mengatakan akan melayangkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK.

"Ini bagian dari yang akan dibicarakan bersama dengan para hakim," ujar Ketua Hakim MK, Suhartoyo, dikutip dari kantor berita ANTARA, Rabu (13/3/2024).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi masukan mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqqie, yang meminta agar Arsul secara sukarela tidak ikut menangani sengketa Pemilu 2024. Ia mengatakan keterlibatan Arsul menangani sengketa Pemilu 2024 harus melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Tetapi, RPH terkait peran Arsul belum digelar MK. Pembahasan RPH baru akan dilakukan apabila ada perkara yang relevan dengan hakim yang bersangkutan.

Timnas AMIN anggap perolehan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta jadi acuan suara di daerah

Juru bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena mengatakan, tidak ada yang mengejutkan dari tuntasnya penghitungan suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta. Namun, ia mengajak publik untuk mencermati hasil penghitungan konkret di Jakarta.

Seharusnya, kata Billy, penghitungan suara di DKI Jakarta menjadi potret di semua provinsi secara nasional. Artinya, selisih suara Anies-Muhaimin dengan Prabowo-Gibran tidak terlalu jauh.

"Seharusnya selisih jumlah suara penghitungan real count di DKI ini yang jadi potret di semua provinsi secara nasional, jika tidak ada politisasi kewenangan ataupun adanya dugaan penggelembungan suara," ujar Billy kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu (13/3/2024).

Bawaslu Bekasi panggil Ketua PPK terkait dugaan penggelembungan suara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal memanggil Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur, terkait dugaan penggelembungan suara Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin, mengatakan Ketua PPK Bekasi Timur Lukman rencananya akan dimintai keterangan pada Rabu (13/3/2024).

Diketahui, Kecamatan Bekasi Timur masuk daerah pemilihan (Dapil) I yakni Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan.

"Besok kita akan klarifikasi pelapor," kata Sodikin kepada wartawan, Selasa (12/4/2024).

TPN Ganjar-Mahfud siap hadirkan saksi Kapolda pada sengketa Pilpres di MK

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Deputi bidang hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya tidak akan fokus terhadap selisih suara yang diraih paslon nomor urut tiga itu.

"Kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat, agar hakim konstitusi tidak membuat keputusan yang keliru, atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti," ujar Henry dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/3/2024).

Henry mengklaim memiliki data dan bukti yang kuat. Bukti-bukti itulah yang akan diajukan di hadapan hakim konstitusi, sehingga mereka percaya telah terjadi kejahatan secara TSM.

Tim Hukum AMIN akan minta MK batalkan Gibran jadi cawapres

Ketua tim hukum nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir mengaku gugatan sengketa pilpres 2024 sudah selesai disusun. Kini dokumen gugatan itu sedang disebar ke beberapa pakar dan ahli untuk mendapat masukan dan saran.

Ari pun membocorkan isi permintaan yang bakal diajukan di dalam dokumen gugatan sengketa pemilu itu. Salah satu yang diminta oleh tim hukum adalah agar Hakim Konstitusi membatalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Gibran ikut melenggang di dalam pemilu 2024 mengacu ke putusan MK nomor 090/PUU-XXI/2023. Di dalam putusan itu, hakim MK menyatakan syarat capres dan cawapres yaitu paling rendah berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan sembilan hakim MK yang mengadili putusan itu terbukti melanggar etik.

Dua caleg Demokrat dilaporkan karena tudingan politik uang hinga PPK Tapos Depok, menyerah lakukan rekapitulasi karena diintimidasi

Dua caleg Partai Demokrat di DKI Jakarta yakni caleg DPR RI dapil DKI Jakarta 2, Melani Leimena Suharli, dan caleg DPRD DKI Jakarta dapil DKI Jakarta 7, Ali Muhammad Johan, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan politik uang. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin meminta Bawaslu memberikan tindakan tegas terhadap dugaan politik uang tersebut.

Usep mengatakan, Bawaslu harus segera melakukan pembuktian. Sebab, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan menindak pelaku politik uang.

Menurut Usep, melalui revisi UU Pemilu, Bawaslu bisa menindak tindak pidana politik uang meski melalui Sentra Gakkumdu.

Sementara itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos Depok, Jawa Barat menyerah dalam melakukan rekapitulasi karena mendapatkan intimidasi.

"Kami atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Tapos dengan ini menyatakan sikap ketidaksanggupan," demikian tertulis dalam surat atas nama Ketua PPK Tapos Jaelani.

Dalam surat itu tertulis, PPK Tapos tidak sanggup melanjutkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, karena kondisi wilayah yang tidak kondusif.

Namun, pada surat tersebut tidak dijelaskan bentuk intimidasi yang diterima anggota PPK Tapos. Tapi disebutkan bahwa intimidasi juga dialami keluarga anggota PPK Tapos.

Dugaan terjadi kecurangan, KPU Depok tunda rapat pleno penghitungan suara

KPU Kota Depok menunda rapat pleno penghitungan suara. Penyebabnya, ada tiga kecamatan belum menyelesaikan penghitungan suara karena diduga ada penggelembungan suara.

Salah seorang saksi Partai Demokrat, Lewi Okto mengatakan, tiga kecamatan yang belum menyelesaikan penghitungan suara yakni Kecamatan Sawangan, dimana 20 TPS di Kelurahan Kedaung belum selesai penghitungan suara DPR, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Sukmajaya.

Pada rapat pleno sebelumnya, sambung Lewi, pihaknya bersama PKS mencermati ada dugaan penggelembungan suara. Tidak hanya itu, PKS memiliki bukti secara detail adanya indikasi penggelembungan suara.

“Indikasinya pada saat sinkronisasi Sirekap dengan data C1 pleno sangat berbeda,” ucap Lewi.

Indikasi kecurangan terlihat dari adanya perubahan data dari tingkat kecamatan ke tingkat kota.

PKB desak Bawaslu awasi suara PSI

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Samsurijal, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.

Cucun menegaskan adanya praktik jual beli suara setelah Pemilu 2024 menghianati suara rakyat. Dia juga meminta supaya praktik seperti jual beli suara dihentikan dan jangan sampai memaksakan kehendak mengatur-atur suara setelah pemilu.

KPU respons lonjakan suara PSI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg 2024), seperti yang tertera di laman pemilu2024.kpu.go.id yang warganet belakangan ini.

Menurut Anggota KPU RI, Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham dilansir ANTARA, Minggu (3/3/2024).

Terungkapnya dugaan penggelembungan suara PSI dan penjelasan KPU

KPU RI membantah dugaan Penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adapun dugaan itu muncul usai suara PSI di Sirekap yang tayang melalui situs pemilu2024.kpu.go.id melonjak drastis.

Komisioner KPU, Idham Holik menegaskan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara PSI. Dia hanya menyebut, terjadi ketidakakuratan teknologi Optical Character Recognition (OCR) saat membaca formulir C.Hasil.

Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tiba-tiba melonjak naik jadi sorotan publik.

Dugaan penggelembungan suara PSI dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 salah satunya diungkap oleh salah satu warganet di jejaring media sosial X (sebelumnya Twitter).

Akun @kochenglatte menyampaikan bahwa narasi terkait adanya perbedaan suara di formulir C Hasil dan Sirekap terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam kicauan yang dibuat, dia juga mengunggah foto yang berisi tabel kumpulan daerah pemilihan (dapil) hingga TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara PSI.

Terlihat pula, tabel berisi angka perolehan suara di C Hasil dan yang masuk di Sirekap. Tampak terjadi selisih data angka dan persentase peningkatan yang terjadi dalam persen.

Bahkan di TPS 07, Randugong, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur terjadi lonjakan suara PSI yang cukup drastis. Perolehan suara PSI di C Hasil hanya mendapat 2 suara. Namun saat masuk di Sirekap (situs pemilu2024.kpu.go.id) menjadi 50 suara. Jika dipersentasekan kenaikan suara mencapa 2.600 persen.

Dalam tabel itu, setidaknya ada 66 titik TPS yang diklaim terjadi penggelembungan suara PSI.

PSI ungkap penyebab lonjakan suara PSI

Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Semarang, Melly Pangestu, mengklaim meningkatnya perolehan suara PSI dipengaruhi tingginya jumlah dukungan dari beberapa daerah, salah satunya Semarang, Jawa Tengah.

Tingginya jumlah suara di Semarang dapat membuat partai berlambang bunga mawar merah itu meraih lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR (DPRD) setempat.

"Untuk 2024 belum final penghitungan. Masih tingkat kota. Tapi bisa dipastikan PSI dapat lima kursi untuk DPRD di 2024,” kata dia dikutip dari ANTARA, Minggu (3/3/2024).

Melly menjelaskan keberhasilan tersebut berkat kerja keras relawan dan kader dalam melakukan kampanye di wilayah Semarang.

Bukan hanya karena kerja keras kader di wilayah, Melly menilai, faktor sosok Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI sekaligus putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo, juga menjadi magnet baru bagi warga.

Hal tersebut terbukti ketika perolehan suara PSI Pemilu 2024 yang melebihi jumlah saat Pemilu 2019 sebelum Kaesang didapuk jadi ketua umum. "Dua faktor, Kaesang dan Jokowi effect serta perjuangan caleg secara merata,” kata dia.

TPN Ganjar-Mahfud tolak dugaan penggelembungan suara PSI

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, curiga ada penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan cara mengambil suara partai lain. Chico meminta rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak.

"Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak. Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaan yang membuat PSI lolos," kata Chico saat dihubungi IDN Times, Minggu (3/3/2024).

Chico lantas membandingkan dengan perolehan suara PPP. Selama ini, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilihnya merata di kantong-kantong Islam di seluruh Indonesia.

Terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP masih aman dari ambang batas parlemen, di atas 4 persen.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menduga ada penggelembungan suara PSI

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai politik yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Kini, total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Padahal, bila mengacu pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

"Lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, dikutip Minggu (3/3/2024).

Koalisi menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Ketua KPU NTB diusir dari rapat pleno KPU Lombok Tengah

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) M Khuwailid diusir oleh sejumlah saksi dari partai politik pada acara pleno kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Lombok Tengah di Aerotel Praya pada Sabtu (2/3/2024). Mereka berpendapat Khuwailid tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat dalam pleno terbuka tersebut.

Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten yang diadakan oleh KPU Lombok Tengah mendapat protes dari sejumlah saksi dan Bawaslu Lombok Tengah.

Mereka mengkritik bahwa pleno di tingkat kecamatan atau PPK belum selesai semua. Oleh karena itu, mereka meminta KPU Lombok Tengah menunda pleno tingkat kabupaten sampai pleno tingkat kecamatan selesai semua.

TPN Ganjar-Mahfud curiga perolehan suara PSI di Pemilu 2024

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad Syaeful Mujab, menyoroti lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Pada Februari 2024, suara PSI hasil Pemilu 2024 masih berkutat di sekitar 2,55 persen. Memasuki Maret, suaranya sudah menembus hingga angka 3 persen.

"(Peningkatan suara PSI) anomali," ujar Mujab dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

Mujab menduga, naiknya suara PSI itu mencaplok suara partai politik lain. Meski demikian, dia mengaku tak tahu secara detail modusnya.

"Bisa saja caplok suara parpol lain atau main di angka partisipasi Pilpres," kata dia.

Sementara, dalam akun X Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, menganggap ada banyak pihak yang takut bila partainya lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024.

"Masih muncul terus narasi-narasi busuk, bahwa PSI tidak bisa masuk ke Senayan dan kalau lolos artinya ada kecurangan. Ternyata PSI sangat menakutkan untuk kelompok-kelompok yang selama ini menikmati kemapanan di DPR RI dan para pendukungnya," tulis Sigit, Sabtu.

Sudirman Said kembali tegaskan ada yang salah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024

Co Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menyebut banyak gejala yang menunjukkan ada yang salah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Terlalu banyak tanda-tanda, gejala-gejala bahwa ada yang salah dari penyelenggaraan pemilu ini," ujar Sudirman, saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

Sudirman juga mendengar ada skenario politik saat ini akan diteruskan hingga 20 hingga 25 tahun ke depan.

"Katanya bisik-bisik di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20 sampai 25 tahun. Bahkan, sudah ada yang bisik-bisik seluruh partai dimasukkan saja dalam koalisi besar permanen jangka panjang, tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar ini," ujar dia.

Dugaan kecurangan di PPLN Islamabad, 21 pemilih belum terdaftar di DPT dijadikan DPTb manual

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendapat laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam pemungutan suara di wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Islamabad, Pakistan.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan dugaan itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Lolly mengatakan, ada kejadian khusus yang menjadi catatan Bawaslu dalam pemungutan suara di Islamabad yakni terdapat 21 pemilih yang belum terdaftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Islamabad dan dijadikan DPTb manual dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri. Para pemilih itu juga tidak membawa Form A Pindah Memilih dan PPLN juga tidak menyediakan.

Padahal, kata Lolly, aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya 21 pemilih itu masuk dalam DPK. Sebab apabila masuk DPTb mereka harus melampirkan Form A Pindah Memilih. Oleh sebab itu, kata dia, kasus tersebut masuk ke dalam dugaan pelanggaran administrasi.

Dugaan kecurangan Pileg 2024 di Sekotong, Gerindra NTB serahkan bukti satu kardus

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi NTB menyerahkan satu kardus bukti dugaan kecurangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (28/2/2024). Bukti dugaan kecurangan itu diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Barat.

Satu kardus bukti dugaan kecurangan Pileg 2024 di Sekotong Lombok Barat diserahkan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto dan Tim Pemantau Pemilu DPP Gerindra Alexander Koloai Narwada. Dalam kardus tersebut, berisi berkas-berkas yang dibagi ke dalam sembilan bagian.

Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto menjelaskan pihaknya menyerahkan bukti dugaan kecurangan pada 79 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Sekotong. Jumlah TPS di Kecamatan Sekotong sendiri pada Pemilu 2024 sebanyak 227 TPS.

Ia mengatakan penyerahan bukti dugaan kecurangan itu merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya. Di mana, enam petinggi partai politik (parpol) di NTB mendatangi Polda NTB pada Senin malam (26/2/2024).

Polri tetapkan 7 orang PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka kasus penambahan jumlah pemilih

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, menetapkan tujuh orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia sebagai tersangka terkait kasus penambahan jumlah pemilih pada Pemilu 2024.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan, ketujuh tersangka diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu 2024 setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia dalam kurun waktu 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang.

Djuhandhani menjelaskan, dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) KPU RI, jumlah pemilih di Kuala Lumpur sebanyak 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya 64.148.

Perindo minta Pemilu 2024 diulang karena anggap Sirekap KPU bermasalah

DPP Partai Perindo menganggap data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) bermasalah. Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq, meminta KPU menggelar ulang Pemilu 2024.

"Untuk itu sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu, baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilihan ulang," ujar Ahmad Rofiq di kantor DPP Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Bawaslu temukan 40 dugaan pelanggaran Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 46 dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu 2024). Bawaslu menerima dugaan pelanggaran, baik melalui temuan dari pengawas maupun laporan masyarakat. Dari dugaan tersebut, beberapa diduga melanggar Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

Dugaan pelanggaran tersebut tersebar di 10 daerah, dan delapan jenis dugaan pelanggaran UU Pemilu.

Berdasarkan siaran pers Rabu (27/02/2024), Bawaslu menyampaikan 27 dugaan merupakan temuan pengawas pemilu dan 19 laporan dari masyarakat. Hasil kajian Bawaslu menyatakan 46 berkas yang sudah diterima tersebut telah diregistrasi dan diklarifikasi.

Kajian akhir dari dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu, tercatat 40 berkas merupakan dugaan pelanggaran pemilu 2024, 4 tidak dianggap pelanggaran pidana pemilu, dan 2 masih berada pada tahap registrasi dan klarifikasi.

Paslon 03 ngadu ke Bawaslu di rapat pleno soal dugaan kekacauan data Sirekap KPU

Saksi dari pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Franditya Utomo menyampaikan buruknya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menggunakan Sirekap. Menurut Franditya, tindakan KPU dalam penanganan Sirekap justru merugikan peserta Pemilu 2024.

"Tindakannya KPU ini merugikan ujungnya. Nanti mohon Bawaslu bisa mencatat sebagai poin penting, tindakan KPU berdampak pada kerugian peserta pemilu," kata dia dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) sore.

Komisioner KPU diminta dicopot karena dugaan kebocoran data pemilih

Ketua dan Seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak teradu menjalani sidang dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran data di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Pengadu, Rico Nurfiansyah Ali menyampaikan sejumlah tuntutannya dalam petitum. Pertama, pengadu meminta agar DKPP menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan teradu melanggar kode etik.

"Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu atau apabila majelis kehormatan penyelenggara pemilu dalam hal ini DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," kata dia dalam Sidang DKPP di ruang sidang, Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

BSSN ungkap Kronologi kebocoran data pemilih KPU

Direktur Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Andi Yusuf, mengungkap kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Awalnya, kata Andi, pada November 2023, BSSN melakukan deteksi publikasi data eksposur oleh pelaku kejahatan dan melakukan mitigasi insiden. Patroli siber BSSN kemudian mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh peretas.

"Adapun detail kegiatan, pada 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 sampai 16.00 WIB, BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada Breachforums, diduga terkait data pemilih," kata dia mewakili pihak terkait dalam sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

KPU heran kantor pos Malaysia dapat surat suara karungan dari pemilih

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengaku heran dengan kejanggalan pemungutan suara metode pos yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Keanehan ini membuat KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa metode pos di Kuala Lumpur. Dengan demikian, PSU hanya akan menggunakan metode pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suata keliling (KSK).

Hasyim mengatakan kasus itu terjadi di dua tempat di Puchong, Selangor, yang merupakan wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Kantor pos di wilayah itu menerima kiriman karung berisi surat suara yang seharusnya dari pemilih.

"Pertanyaannya, kok bisa ada orang bawa karung tulisannya pos Malaysia, isinya surat suara pos, diantarkan ke situ?" kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

KPU klaim sudah koreksi kasus data anomali di 184.758 TPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pihaknya sudah mengoreksi total kasus data anomali di 184.758 tempat pemungutan suara (TPS). Adapun jumlah tersebut, terdiri dari pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI dan DPD RI.

Data anomali merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan formulir C Hasil. KPU sendiri melakukan koreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menjelaskan, data anomali yang dikoreksi paling banyak terjadi pada pilpres. Dari 184.758 TPS yang dikoreksi, 154.541 TPS di antaranya terjadi data anomali pilpres.

"(Perolehan suara) Pilpres sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki)," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (27/2/2024).

Demokrat nilai penggunaan hak angket tak ada urgensi

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa tak ada urgensi mengenai hak angket DPR RI soal pengusutan dugaan kecurangan pemilu.

Dia memastikan, penilaiannya itu bukan karena Demokrat tergabung dalam pemerintahan dan mendukung paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul dalam real count KPU.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya (karena) Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," kata AHY saat ditemui usai menyambangi rumah dinas Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa hak angket atau penyelidikan sebagai salah satu sarana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan.

Dia menyebut, hak angket selalu digunakan DPR di masa setelah reformasi, yakni pemerintahan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hanya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hak angket DPR belum pernah digunakan," kata Jimly dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Warga Jaga Suara temukan 5.025 TPS diduga bermasalah dan dicurigai

Warga Jaga Suara merilis hitungan hasil perolehan suara Pilpres 2024, dalam acara Laporan Publik 2 Jaga Suara, Kamis (23/2/2024). Jaga Suara adalah platform yang diperuntukkan khusus masyarakat dalam memantau proses pemungutan suara Pemilu 2024.

Dari laporan Warga Jaga Suara ditemukan ada ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bermasalah dan satu TPS dicurigai.

Ganjar: PDIP dan PPP sudah setuju hak angket Pemilu 2024

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan partai pendukungnya yang berada di DPR RI setuju terkait hak angket mengusut dugaan Pemilu 2024 berjalan curang. Ganjar menjelaskan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga sudah menyampaikan ke Fraksi PDIP di DPR RI terkait hak angket.

"Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau sekjen itu artinya sudah partai ya," kata dia.

Ganjar mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga setuju dengan usulannya terkait hak angket. "Seluruh partai di sana sudah setuju," ucap dia.

Surya Paloh: Hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 wajib digunakan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, penggunaan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 di parlemen wajib digunakan. Menurut dia, hak angket merupakan hak konstitusional DPR RI.

Paloh menilai, sangat disayangkan bila hak angket yang menjadi keistimewaan bagi anggota DPR di parlemen tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui usai rapat bersama Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2024).

"Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Paloh.

Sebanyak 1.747 TPS di 20 provinsi akan hitung suara ulang

Sebanyak 1.747 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan melakukan penghitungan suara ulang. Jumlah TPS itu tersebar di 20 provinsi di Indonesia.

"Penghitungan ulang di TPS itu terjadi di 1.747 TPS yang tersebar di 148 kabupaten/kota dengan 545 kecamatan, dan 1.154 desa/kelurahan," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik dalam konferensi pers, Jumat (23/2/2024).

Eep Saefullah usul bentuk Pansus Pilpres guna ungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024

Penggagas Warga Jaga Suara, Eep Saefullah Fatah, memberikan usul menarik untuk mengecek dugaan kecurangan selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilpres 2024.

"Saya sudah mengajukan satu usulan, selain hak angket, sekarang yang bisa digalang, yaitu membentuk dan mengaktifkan Pansus Pilpres 2024. Pansus ini adalah satu unit kerja yang sudah diatur dengan amat sangat detail dalam tata tertib susunan kedudukan DPR," ujar Eep dalam diskusi Warga Jaga Suara di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Warga Jaga Suara temukan dugaan ketidakwajaran Pemilu 2024

Aplikasi Warga Jaga Suara merilis hitungan hasil perolehan suara Pilpres 2024, dalam acara Laporan Publik 2 Jaga Suara, Kamis (23/2/2024). Warga Jaga Suara adalah platform yang diperuntukkan khusus masyarakat dalam memantau proses pemungutan suara Pemilu 2024.

Hasilnya, pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih perolehan suara 59,86 persen. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muahimin Iskandar (AMIN) 23,81 persen, dan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,33 persen.

Koordinator Nasional Warga Jaga Suara, Hendra Wijaya, mengatakan Warga Jaga Suara mencatat ada 419 laporan dugaan ketidakwajaran Pilpres 2024, yang terbagi atas delapan jenis.

"Sementara itu, ketidakwajaran Pilpres 2024 dari segi wilayah paling terasa di Jawa Barat, yakni 92 laporan. Ditinjau dari segi waktu, ketidakwajaran Pilpres 2024 tertinggi terjadi sebelum hari H pemilu, yakni 159 laporan," ujar Hendra.

Berikut rincian jenis laporan dugaan ketidakwajaran Pemilu 2024:

Dugaan manipulasi hasil: 124
Aduan pelaksanaan pemungutan suara: 107
Aduan DPT: 63
Etika penyelenggara: 24
Netralitas ASN/Kepala Desa: 9
Intervensi/Mobilitas/Intimidasi: 10
Money Politic atau Bansos: 56
Lain-lain: 26.

Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia demonstrasi di KPU, tolak dugaan kecurangan Pemilu 2024

Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, menggelar demonstrasi di gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Demonstrasi ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPU, antaralain:
1. Makzulkan Jokowi
2. Adili Jokowi dan Kroni2 pengkhianat rakyat
3. Hapuskan Dinasti Politik
4. Adili Komisioner KPU dan Bawaslu yang Berkonspirasi
5. Tolak Hasil Quick Count Menyesatkan
6. Audit Forensik Sistem IT KPU
7. Tolak Hasil Pemilu Curang
8. Laksanakan Hak Angket DPR - MPR RI terkait pemilu curang
9. Usut Tuntas Grand Desain Pemilu Curang, Terstruktur, Sistematis & Masif
10. Diskualifikasi Paslon Pilpres yang melakukan Kecurangan.

Anies-Muhaimin gelar rapat dengan Koalisi Perubahan bahas wacana hak angket Pemilu 2024

Capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar rapat bersama para ketua umum partai politik di Koalisi Perubahan untuk membahas kelanjutan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Angga Putra Fidrian membenarkan informasi mengenai Anies dan Cak Imin yang menggelar rapat bersama para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan.

"Betul (rapat terkait hak angket)," kata Angga kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ganjar: Sirekap telah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sistem

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, Sirekap telah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sistem. Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak hasil sistem rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.

"Satu, gak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kayak gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya, 'ya kami salah', itu paling fair," ujar Ganjar di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

ICW-KontraS temukan selisih suara Pilpres 2024

Hasil analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan adanya selisih suara pemilihan presiden yang signifikan akibat kerusakan dalam Sirekap. Perolehan suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah secara berbeda.

Selisih paling tinggi ada di pasanganpasangan Prabowo-Gibran (02) yang mencapai 109.839 suara atau 47,70 persen.

“Kami menemukan paling tidak ada 339 TPS yang berbeda secara jumlah suara antara dalam formulir C1 dan juga Sirekap, jumlahnya yang kami temukan jumlahnya 230.286 suara, cukup besar. Itu tersebar di seluruh pasangan calon, baik paslon 01, 02, dan 03. Namun dalam temuan kami yang terbesar adalah pada paslon 02,” kata Peneliti dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam konferensi pers, Jumat (23/2/2024).

Situs Sirekap KPU tidak ada update sejak Kamis malam

Penghitungan angka konkret hasil suara Pilpres 2024 masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Namun, data dari laman pemilu2024.kpu.go.id tampak tak bergerak hingga Jumat (23/2/2024) pukul 09.15 WIB.

Data terakhir yang dihimpun KPU tercatat versi 22 Februari 2024 pukul 23.00 WIB. Dalam data tersebut, Pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih berada di posisi teratas dengan raihan suara 65.049.492 atau 58,89 persen.

Sedangkan, perolehan pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mencapai 24,06 persen atau 26.581.455 suara.

Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD 17,05 persen atau 18.833.011 suara.

KPU telah menerima laporan suara dari 619.569 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau sudah 75,26 persen suara yang diterima KPU hingga Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB.

Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024

Ketiga Partai Politik Koalisi Perubahan, yakni NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengikuti PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, Koalisi Perubahan memiliki semangat yang sama dengan PDIP dan capresnya, Ganjar Pranowo sebagai inisiator hak angket.

Hal tersebut disampaikan Hermawi Taslim saat ditemui usai rapat bersama Sekjen PKB dan PKS membahas keputusan hak angket, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket," kata Hermawi.

Hermawi memastikan bahwa Koalisi Perubahan sudah menyiapkan data-data untuk dibawa ke hak angket di DPR RI sehingga tinggal menunggu kelanjutan dari PDIP.

Mahfud minta KPU buktikan sudah audit Sirekap

Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bukti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sudah diaudit. Sebab, kata dia, kekeliruan Sirekap terus terjadi berulang kali, dan publik baru akan percaya bila audit Sirekap dilakukan lembaga independen.

"Katanya (Sirekap) sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan dalam bentuk seperti apa auditnya? Tentu ada sertifikasinya ya," ujar Mahfud di kediamannya, Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

"Kalau mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen. Oleh para ahli komputer. Kan sudah banyak tuh korporasi-korporasi yang jago di bidang itu. Perguruan tinggi atau kalangan profesional di lapangan juga banyak," tutur mantan Menko Polhukam tersebut.

Airlangga pastikan Golkar akan tolak hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan Fraksi Golkar di DPR RI akan menolak usulan hak angket pengusutan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Airlangga menyebut, hak angket merupakan kewenangan DPR.

"Ya kalau hak angket kan politisi DPR, tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Airlangga menegaskan, partai oposisi di luar pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo semakin sedikit. Terlebih, Partai Demokrat sudah bergabung dengan koalisi.

Partai Ummat tuding algoritma Sirekap dibuat sedemikian rupa hingga menguntungkan pihak-pihak tertentu

Partai Ummat menyikapi dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024, salah satu yang disorot adalah penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) penghitungan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengatakan kekacauan penghitungan suara ini disebabkan algoritma Sirekap yang ditengarai dibuat sedemikian rupa, sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan temuan Partai Ummat, Ridho menyampaikan, server yang digunakan KPU berada di luar negeri.

"Ini jelas membahayakan penyelengaraan pemilu, karena membuka pintu masuk manipulasi data hasil pemilu," kata Ridho dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Menurut Ridho meletakkan server pemilu di luar negeri juga melanggar Undang-Undang Nmor 27 Tahun 2022, tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 20, tentang keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PKB dukung wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan mendukung penuh wacana hak angket yang diusulkan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu).

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid alias Cak Udin mengatakan, PKB akan bersama mereka yang akan berkomitmen untuk menghasilkan pemilu jujur, adil, berkualitas, menghormati dan menegakkan kebenaran.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid usai rapat bersama Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat, kecurangan tidak boleh terjadi dinegeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka," kata dia.

Demokrat menilai wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 berlebihan

Partai Demokrat menanggapi wacana hak angket yang diusulkan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, untuk menyelidiki berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, secara personal menyikapi usulan hak angket itu sedikit berlebihan.

Renanda mengatakan aturan untuk menggugat hasil pemilu sudah tersedia. Kalau memang ada indikasi kecurangan pemilu, maka bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ini pendapat saya pribadi. Kalau saya secara pribadi, angket ini agak berlebihan," kata Renanda Bachtar kepada IDN Times, saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Mendagri Tito klaim tak ada kecurangan struktur Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim tidak ada desain kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dalam pemilu 2024. Namun, dia tak menampik ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya konflik di Papua.

"Jadi, gak akan mungkin sempurna (pemilu 2024). Ya, ada kekurangan di sana-sini. Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis dan masif. Yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input atau diulangi (pemungutan suaranya)," ujar Tito di Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

Dia menyatakan bila ada pemungutan suara yang harus diulang bukan karena praktik curang. Tetapi, hal itu lantaran ada surat suara sobek dan cacat.

Jokowi tanggapi santai wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi santai usulan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang mendorong DPR RI menggunakan menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Itu hak demokrasi, gak apa-apa," ujar Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Penjelasan KPU soal turunnya suara caleg DPR hingga ratusan ribu di Sirekap

KPU menanggapi soal perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang turun hingga ratusan ribu suara. Kasus turunnya suara caleg itu tampak di real count milik KPU yang dapat diakses di situs pemilu2024.kpu.go.id.

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos menjelaskan turunnya suara caleg ini karena adanya koreksi yang dilakukan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Betty memastikan, koreksi itu dilakukan untuk sinkronisasi data di formulir C Hasil dengan unggahan di Sirekap yang dilakukan oleh KPPS. Dia menyebut, saat ini KPU terus melakukan perbaikan tampilan numerik secara berjenjang.

TPS di Bekasi akan lakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan gegara surat suara kurang

Bawaslu Kota Bekasi mengeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL), imbas banyaknya TPS yang mengalami kekurangan surat suara pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, mengatakan PSL akan dilakukan di beberapa TPS di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Rawalumbu, dan Kecamatan Bekasi Utara.

Vidya menjelaskan, di Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong Rawalumbu 17 TPS akan melakukan PSL. Saat itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya mendapatkan kertas suara empat lembar dari yang seharusnya lima lembar. Sedangkan di Kecamatan Mustikajaya ada delapan TPS. Di wilayah Bekasi Utara, Kelurahan Perwira, PSL dilakukan pada tiga pemilih.

"Di TPS 61 Kelurahan Perwira terdapat tiga (tiga) orang pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya, dikarenakan kesalahpahaman dari KPPS tentang batas waktu pemungutan suara," jelas Vidya.

KPU sebut 1.223 TPS alami kesalahan data pada Sirekap

Ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami kesalahan data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan, ada 1.223 TPS yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada Sirekap.

Berty mengatakan, kesalahan pemasukan data terjadi karena foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas KPPS ke Sirekap tidak terbaca sistem.

Hasilnya, ada perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan angka yang tersimpan di Sirekap. Betty mengatakan, ada kurang lebih 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 TPS memiliki akun apliaksi Sirekap saat ini.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut, Sirekap amburadul dan perlu diaudit oleh lembaga independen, bukan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa Sirekap sudah diaudit. Audit dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Diduga sistem entry data KPU Sirekap tak punya fitur error checking

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menduga, sistem entry data KPU untuk rekapitulasi suara hasil pemilu tak punya fitur error checking.

Dia mengatakan, fitur error checking seharusnya mudah saja dimasukkan pada saat membuat sistem, sehingga kesalahan memasukkan data baik disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat terjadi.

Menurutnya, sebuah sistem yang dilengkapi dengan fitur error checking dapat menolak input data yang tidak sesuai, seperti jumlah suara pemilihan presiden yang melebihi jumlah suara sah.

Sementara itu, komunitas yang fokus pada isu keamanan siber (Cyberity) menemukan masalah, di mana sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi server-nya berada di China, Prancis, dan Singapura.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, mendesak KPU RI menghentikan tayangan mengenai perolehan suara Pemilu 2024. Sebab, menurut Bawaslu, masih ditemukan berbagai masalah di Sirekap milik KPU.

Sirekap sudah diakses 684.307.624 kali dengan traffic yang tinggi

KPU RI menyatakan, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang digunakan pada Pemilu 2024 punya kompleksitas tinggi. Sistem ini sudah diakses lebih dari 600 juta kali.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos memastikan, Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga.

"Sirekap sudah diakses 684.307.624 kali dengan traffic yang begitu tinggi, potral publikasi dapat diakses tanpa kendala," kata anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) malam.

Betty memaparkan bahwa beban traffic yang dialami Sirekap pada Februari tercatat mencapai 18 terabyte (TB). Kemudian, untuk mengelola traffic yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan content delivery network (CDN) yang berfungsi sebagai loket dan tersebar secara global di seluruh belahan dunia.

Betty menegaskan, Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara memiliki skala besar dan kompleksitas tinggi dalam hal komputasi. Sebab memfasilitasi lima jenis pemilu sekaligus, yakni Pilpres, Pileg DPR RI, Pileg DPRD Provinsi, Pileg DPRD Kabupaten/Kota, dan Pileg DPD RI.

PKS minta KPU mengevaluasi penghitungan suara karena Sirekap dianggap tak akurat

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengevaluasi penghitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Jazuli menilai penghitungan suara Sirekap yang tidak akurat dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru terhadap integritas hasil pemilu.

"KPU harus mengevaluasi real count (hitung nyata) penghitungan suara yang ditampilkan di website-nya, dan menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian," kata Jazuli dalam keterangan, dilansir ANTARA, Minggu (18/2/2024).

Bawaslu Mamberamo Raya dan Manokwari rekomendasikan PSU di 17 TPS karena dugaan pelanggaran pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tiga distrik.

Ketua Bawaslu Mamberamo Raya, Cornelia Mamoribo, mengatakan 10 TPS yang direkomendasikan PSU tersebar di TPS 2,4,5, dan 7 di Kampung Kasonaweja, TPS 3 Kampung Danau Bira, Distrik Mamberamo Tengah. Kemudian, TPS 1 dan 2 Kampung Taria, serta TPS 1 dan 2 di Kampung Douw, Distrik Mamberamo Hulu serta TPS 4 Kampung Sikari, Distrik Roufaer.

Rekomendasi PSU di 10 TPS lantaran berbagai faktor, di antaranya banyak TPS yang didapati adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, dan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam melakukan pencoblosan surat suara.

Bahkan, di TPS 3 Kampung Danau Bira, Distrik Mamberamo Tengah, diduga melakukan pemungutan suara dengan sistem noken, padahal Kabupaten Mamberamo Raya tidak berlaku sistem tersebut.

Cornelia menegaskan, dikeluarkannya rekomendasi PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "PSU direkomendasikan berdasarkan hasil pengawasan di tingkat bawah dan KPU diharapkan segera melaksanakannya sesuai ketentuan per Undang-undangan," kata dia.

Bawaslu Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, juga merekomendasikan PSU Pemilu 2024 di tujuh TPS di daerah setempat, karena ditemukan dugaan pelanggaran saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Hal serupa juga terjadi Kabupaten Manokwari, Papua. Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat, mengatakan lembaganya telah mengirimkan surat Nomor 047/PP-02/KET.PB-03/02/2024 kepada KPU mengenai rekomendasi PSU.

"Tujuh TPS yang kita rekomendasikan PSU tersebut semua berada di distrik (Kecamatan) Manokwari Barat. Di wilayah itu, ada 323 TPS dengan masyarakat yang heterogen dan berbagai problem yang terjadi di TPS," katanya.

Samsudin menjelaskan tujuh TPS yang harus menggelar PSU dan alasannya, yakni TPS 11 Kelurahan Manokwari Barat ditemukan dugaan pelanggaran ada warga yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik, tetapi tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Kemudian, di TPS 18 Kelurahan Amban, ada pemilih mencoblos tanpa membawa KTP elektronik, sehingga pemilih dalam DPT tidak dapat menggunakan hak suaranya karena surat suara digunakan orang lain.

Kasus serupa terjadi di TPS 17 Kelurahan Manokwari Timur, yakni warga setempat ditolak petugas KPPS, saat akan mencoblos karena DPT telah digunakan orang lain. Sementara, di TPS 31 Pasar Ikan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat, ditemukan dugaan pelanggaran berupa formulir C pemberitahuan diwakilkan orang lain untuk menyalurkan hak suara.

Sedangkan di TPS 32 Pasar Ikan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat, pengawas pemilu menemukan pemilih membawa formulir C pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP elektronik, menggunakan hak suara orang lain dan mobilisasi massa.

Dugaan pelanggaran pemilu juga ditemukan di TPS 25 Kelurahan Sanggeng, yakni terjadi perubahan TPS dan mobilisasi massal yang diarahkan memilih salah satu pasangan calon, penggunaan hak suara tidak sesuai dengan DPT, dan penggunaan formulir C pemberitahuan milik orang lain.

Sementara, di TPS 005 Kelurahan Sanggeng ditemukan penggunaan surat suara orang lain yang tidak sesuai DPT.

"Kalau dilihat dari data, banyak (pemilih) yang tidak menyalurkan hal suaranya, bahkan digunakan oleh orang lain yang memanfaatkan surat undangan atau formulir C pemberitahuan. Seharusnya C pemberitahuan sinkron dengan DPT online dan daftar hadir, tetapi kenyataan di lapangan kita menemukan tidak sesuai prosedur," katanya.

Samsudin menyebutkan PSU merupakan bagian dari penegakan hukum untuk menjaga kemurnian pemilu, agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya di TPS.

"Dalam penindakan kita ada unsur prosedural dan juga unsur pidana. Penyelenggara (KPPS) juga kena karena membiarkan orang masuk menggunakan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christine R. Rumkabu, mengatakan lembaganya sudah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu untuk menggelar PSU di tujuh TPS yang ditemukan ada dugaan pelanggaran.

"KPU Manokwari akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut," katanya singkat.

Bawaslu Jabar temukan 44 surat suara tercoblos duluan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengungkap adanya beberapa praktik kecurangan dalam Pemilu 2024, salah satunya surat suara yang tercoblos sebelum masa pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, berdasarkan pengawasan di lapangan, ada sebanyak 44 pelanggaran surat suara tercoblos baik pasangan Capres maupun legislatif.

"Terdapat temuan pelanggaran pencoblosan, di mana surat suara yang sudah tercoblos di beberapa daerah. Totalnya 44 surat suara," ujar Nuryamah, Sabtu (17/2/2024).

Dua nomor aduan dugaan kecurangan pemilu ke Timnas AMIN diduga diblokir

Tim hukum AMIN tengah berusaha mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, ketika membuka dua nomor layanan WhatsApp untuk menerima aduan publik, dua nomor tersebut justru diduga diblokir. Dua nomor yang diblokir yakni 0812-42424-319 dan 0877-6506-4098.

Ketua tim hukum nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, membenarkan kedua nomor WhatsApp tersebut diblokir.

"Iya, betul (dua nomor itu diblokir). Gak apa-apa kok, sesuai saran Pak Jokowi, kami akan laporkan saja ke Bawaslu," ujar Ari kepada IDN Times, Sabtu (17/2/2024).

Ia menjelaskan nomor pertama sempat diblokir sudah sejak dua hari lalu. Kemudian, bisa pulih dan kini diblokir lagi. Oleh sebab itu, ditambah nomor kedua. Itu pun berakhir diblokir sejak Jumat, 16 Februari 2024 sore.

"Saya tidak tahu apakah itu diretas atau diblokir. Yang jelas kedua nomor tersebut tidak bisa dipakai," katanya.

Alhasil, tim hukum AMIN mengalihkan laporan publik ke platform Telegram. Langkah itu ditempuh sejak Jumat pukul 18.30 WIB.

Migrant Care ungkap 70 ribu WNI tak bisa mencoblos di luar negeri

Migrant Care mengungkap sejumlah masalah yang terjadi saat pemungutan suara di luar negeri. Salah satunya ada sekitar 70 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) yang tak bisa mencoblos.

"Di Hong Kong ada 70 ribu orang tidak bisa mendapatkan hak pilihnya," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Sabtu (17/2/2024).

Mereka tak bisa memilih karena ada perubahan mendadak dalam mekanisme pencoblosan. Awalnya dari mekanisme TPS, diubah ke mekanisme pos.

"Ini menimbulkan kericuhan," jelasnya.

Migrant Care mengungkapkan, di Hong Kong kerap terjadi penolakan terhadap saksi dengan alasan tak masuk akal. Contohnya adalah harus ada tanda tangan basah, padahal surat sering kali dikirim digital.

"Jadi alasan-alasan seperti itu tidak masuk akal," ujarnya.

Timnas AMIN ungkap dugaan kecurangan pemilu di 36 provinsi

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Bambang Widjojanto, menemukan adanya dugaan praktik penggelembungan suara yang menguntungkan paslon tertentu pada pemilu 2024. Dugaan itu bahkan disebut Bambang terjadi di 36 provinsi di seluruh Indonesia.

"Kemarin, di press conference-nya dari 38 provinsi, 36 (provinsi) yang terjadi yang disebut kecurangan itu atau penggelembungan suara. Ada sekian banyak kabupaten, sekitar 200 kalau tidak salah, nanti datanya ada. Dengan begitu nanti bisa dilihat masifitasnya seperti apa," ujar Bambang ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Jakarta pada Sabtu (17/2/2024).

Ia kemudian menunjukkan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta, paslon nomor urut dua hanya memperoleh 74 suara. Tetapi, di data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) paslon Prabowo-Gibran meraih 748 suara.

"Jadi, bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya sistem Artificial Intelligence (AI) IT yang dimiliki oleh KPU seharusnya bisa membaca bila per TPS tertulis lebih dari 300 suara, maka seharusnya tidak bisa diinput. Tapi, itu kenyataannya bisa diinput di atas 300," kata mantan pimpinan KPK itu.

Sehingga, ia menduga kuat sudah ada rekayasa tertentu di dalam sistem Si Rekap agar menguntungkan paslon tertentu.

Ahli hukum tata negara Feri Amsari ungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024

Ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai dugaan kecurangan Pemilu 2024 ditunjukkan lewat berbagai hal. Mulai dari penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah hingga politik 'gentong babi' atau penyaluran bantuan bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.

"Kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penujukan kepala daerah dan bantuan gentong babi," ujar Feri dalam diskusi Jaga Pemilu, Sabtu (17/2/2024).

Feri menjelaskan politik gentong babi merupakan istilah lama, yang terjadi sejak masa kolonial Belanda hingga di Amerika sekitar 1800-an, ketika perbudakan terjadi.

Saat itu, babi yang diawetkan dalam gentong dilemparkan tuan kepada budaknya. Para budak mendoakan tuannya, karena sudah diberikan gentong babi itu. Sehingga, mereka akan terus bekerja untuk tuannya.

Konsep gentong babi itulah yang diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. "Bansos dibagi-bagikan menuju hari H, ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dirapel, lalu ada jumlah yang meningkat, pembagian bansos beras,” ujar Feri.

Selain bansos, politik gentong babi juga dilakukan, seperti penambahan gaji penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah jelang Pemilu 2024. Menurutnya hal ini tidak sehat.

Omong-Omong Media ungkap dugaan RT hingga Kepala Desa mengarahkan warga memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

Omong-Omong Media mengungkapkan adanya dugaan perangkat warga mulai dari RT hingga Kepala Desa yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pemilu 2024.

"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Founder Omong-Omong Media, Okky Madasari, Sabtu (17/2/2024).

Okky menjelaskan, modus ini tidak hanya terjadi pada pemilihan presiden. Namun, juga terjadi pada pemilihan caleg.

"Bahkan di level caleg pun juga melibatkan kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu," ujarnya.

Ada berbagai cara yang dilakukan untuk mengarahkan warga. Mulai dari pendekatan tak langsung, hingga ancaman verbal.

"Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan," ujarnya.

Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud terus koordinasi hadapi dugaan kecurangan pemilu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengaku Timnas Pemenangan Nasional Anies-Muhaimain (AMIN) terus berkoordinasi degan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, untuk berkolaborasi membentuk tim khusus bersama, menghadapi dugaan kecurangan pemilu.

"Ya, tentu saling ngobrol terus ya," kata mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menduga kuat ada algoritma khusus yang dipasang di aplikasi penghitungan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sirekap. Hasilnya, pada penghitungan kongkret nanti, suara paslon nomor urut dua tetap berada di angka 56 persen hingga 57 persen.

Temuan surat suara tercoblos di Gowa, Maros, dan Makassar

Selain itu, temuan lain diungkap OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Sulsel, yaitu jadwal pencoblosan yang terlambat nyaris terjadi di semua wilayah Makassar, tapi batas waktu pencoblosan tidak ditambah.

"Ada temuan kami terkait surat suara yang tercoblos di wilayah Makassar, Maros dan Gowa. Serta kotak suara tidak tersegel," ujar Chaidir yang juga Direktur LBH Makassar.

Diberitakan sebelumnya, hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu dimulai pukul 08.30 Wita, seperti yang terpantau di TPS 01 Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Makassar.

Pemilih luar kota diizinkan nyoblos, 13 kabupaten/kota di Jateng akan pemungutan suara ulang

Linimasa: Ragam Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu 2024

(Bangkit Rizki/IDN Times)

Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 22 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Komisioner Bawaslu Jateng, Sosiawan menjelaskan, hal itu dikarenakan terdapat dugaan pelanggaran lantaran ketidakprofesionalan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemungutan suara 14 Februari 2024."Terdapat beberapa jenis pelanggaran atau ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu saat pencoblosan.

Antara lain adanya pemilih dari luar kota yang memaksakan diri untuk mencoblos dan diizinkan oleh KPPS. Padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan," katanya, Jumat (16/2/2024).

Atas kejadian tersebut, sebanyak 13 daerah yang akan dilakukan pemungutan suara ulang, di antaranya: Kabupaten Boyolali tiga TPS; Kabupaten Jepara satu TPS; Kabupaten Kebumen satu TPS; Kabupaten Magelang satu TPS; Kabupaten Purbalingga satu TPS; Kabupaten Pemalang empat TPS; Kabupaten Purworejo satu TPS; Kabupaten Rembang empat TPS; Kabupaten Sragen satu TPS; Kabupaten Sukoharjo satu TPS; Kabupaten Tegal satu TPS; Kabupaten Wonosobo dua TPS; Kota Tegal satu TPS.

Adapun, pelaksanaan pemungutan suara ulang diusulkan digelar pada Minggu, 18 Februari 2024.

Server down hingga data error, KPPS Bandar Lampung belum unggah C1 ke Sirekap

tampilan aplikasi SIREKAP KPU 2024 Mobile (play.google.com)

Server sering down, tak bisa unggah, sampai data scan error, KPPS di Bandar Lampung hingga kini (Jumat, 16/02/2024 pukul 13.01 WIB) belum mengunggah foto C1 hasil pemungutan suara pilpres Pemilu 2024 ke aplikasi SIREKAP.

Seperti di Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung misalnya. Ketua PPS Kota Sepang Nanang mengatakan, sejak perhitungan suara dilakukan hingga sekarang beberapa TPS masih belum melakukan upload foto C1 ke aplikasi SIREKAP.

“Saya gak tahu kenapa, tapi setiap anak-anak (PPS) mau upload selalu bermasalah. Ada yang gagal upload lah, server down, sampai di Twitter juga ramai ya katanya ada yang error mesin scannya. Jadi saya bilang sama anak-anak untuk fokus hitung dulu saja semuanya,” katanya, Jumat (16/2/2024).

Nanang mengatakan, perhitungan suara di Kelurahan Kota Sepang untuk 10 TPS berjalan mulai dari 14 Februari 2024 siang sekitar pukul 13.00 WIB dan baru selesai pada esok harinya 15 Februari 2024 pukul 07.00-10.30 WIB.

“Ada yang selesai subuh tadi, ada yang baru selesai. TPS 2 malah baru selesai jam setengah 11 (siang). Begadang kami semua untuk hitung suara saja. Makanya kalau kita mikirin upload yang gagal melulu itu bisa-bisa keteteran ngitung suaranya. Pokoknya jangan sampai lah aplikasi ini malah menghambat tugas utama kita (menghitung suara),” jelasnya.

Nanang menduga, server down pada aplikasi SIREKAP disebabkan oleh akses aplikasi yang tinggi. Sehingga petugas sulit untuk masuk ke sistem dan tak bisa upload foto C1.

Pemilih nyoblos lebih dari sekali di 2.423 TPS

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bawaslu RI menemukan kasus pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali di 2.413 tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebanyak 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali," ucap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Bagja mengatakan, Bawaslu masih menelusuri dugaan pelanggaran pemilu itu. Bawaslu memiliki waktu 10 hari untuk memastikan kebenaran dari dugaan ini. Dia menargetkan kesimpulan atas dugaan tersebut dapat diperoleh lebih cepat.

Kotak suara diganti kardus di Jatim

Foto temuan kotak suara kardus di Jatim (Dok. Warga Jaga Suara)

Koordinator Nasional Warga Jaga Suara, Hendra Wijaya mengungkapkan, pihaknya menerima laporan kardus makanan dipakai sebagai pengganti kotak suara. Laporan itu didapat dari relawan di Jawa Timur.

"Proses untuk penghitungan itu kotak suara ada salah satu provinsi Jawa Timur di salah satu TPS dia mengganti kotak suaranya dengan kotak kemasan," ujar Hendra kepada IDN Times, Kamis (15/2/2024).

Surat suara capres-cawapres tercoblos duluan di Bekasi

Ilustrasi surat suara.(IDN Times/Daruwaskita)

Bawaslu Kota Bekasi telah mendapatkan laporan terkait surat suara capres-cawapres yang tercoblos duluan.

Koordinasi Divisi Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki menjelaskan, pihaknya menerima dua laporan terkait surat suara capres-cawapres yang sudah tercoblos duluan, yakni di TPS 36, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan dan di TPS 33, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Di Jatimulya, surat suara yang sudah tercoblos merupakan pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Dia menceritakan, saat itu petugas KPPS dan pengawas TPS ingin mengantarkan surat suara tersebut kepada masyarakat yang tidak dapat datang ke TPS.

Saat diperiksa pemilih, ternyata surat suara tersebut sudah tercoblos untuk Prabowo-Gibran. Namun, saat itu petugas KPPS langsung menggantikan dengan surat suara yang baru.

Sementara di Kelurahan Sepanjang Jaya, surat suara yang sudah tercoblos merupakan paslon presiden nomor urut 1, Anies-Muhaimin.

Anak kecil coblos surat suara Pilpres di Sampang

IDN Times/Esti Suryani

Beredar viral sebuah video yang menampilkan sejumlah anak kecil yang sedang mencoblos surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Video itu diunggah di X oleh akun @omongomongcom kemudian dicuitkan ulang oleh pengarang buku Okky Madasari.

Dalam video berdurasi 47 detik itu tampak tujuh orang anak. Beberapa mengambil surat suara di kardus, ada yang membantu membukakan surat suara, kemudian satu orang berperan mencoblos surat suara. Anak itu terlihat mengarahkan paku ke Paslon Presiden - Wakil Presiden 02.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim Rusmifahrizal Rustam yang dikonfirmasi terpisah bilang, pihaknya telah mengetahui video viral itu.Rustam menyampaikan kalau pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu Sampang terkait kebenaran video tersebut.

"Ya lagi dalam penelusuran Bawaslu Sampang," ujarnya saat dihubungi, Kamis (15/2/2024).

Dugaan penggelembungan suara di situs hitung suara KPU

Warganet ramai-ramai mengunggah dugaan penggelembungan suara sejumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden di website hitung suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seperti thread yang dibuat pemilik akun X, @zenitlestari, yang mengumpulkan dugaan penggelembungan suara sejumlah paslon di webiste hitung suara KPU. Data yang masuk dan ditampilkan website itu tak sesuai dengan angka pada foto formulir C1 plano yang terunggah.

Dalam utas atau thread itu, pemilik akun @ryanaidilp_, mengunggah video yang memperlihatkan dugaan penggelembungan suara salah satu paslon capres cawapres. Video itu memperlihatkan hasil penghitungan suara di TPS 013, Kalibaru, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, di website hitung suara KPU.

Pada website itu terlihat perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebanyak 617 suara. Padahal angka yang tertera pada formulir C1 plano yang diunggah pada website itu tercatat 117 suara.

"Hello @KPU_ID, ini kok markup nya sampai 500 gini ya? How do you explain this?" tulis @ryanaidilp_.

Pemilik akun X, @LexWu_13 juga membagikan video serupa. Ia mempertanyakan hasil perolehan suara paslon nomor urut 2 di TPS 060, Margahayu Utara, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, yang memperlihatkan jumlah tak sesuai dengan formulir C1 plano.

"Hallo @KPU_ID, situs kalian sejak kapan diajarin mark up? C1 nya 107 tp yg di tulis 804 Pantasan suara 02 ngacengan aja. Begini aja di markup," tulis LexWu_13.

Warganet buat bot deteksi data keliru

Tangkapan layar situs hitung suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perolehan suara paslon capres cawapres di TPS 035, Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatra Utara. (Dok.IDN Times)

Pemilik akun X, @ghuniyu, membuat bot sederhana untuk memeriksa dugaan penggelembungan suara di website hitung suara milik KPU. Bot tersebut mendeteksi angka perolehan suara yang tak sesuai data formulir C1 plano yang diunggah di website tersebut.

"Saya liat banyak seliweran angka C1 ngga sesuai dengan Scan Hasil, dan kebanyakan menyudutkan Paslon 02 melakukan tidak kecurangan.. jadi saya bikin Bot sederhana buat nge cek 1 provinsi paling atas, dan berikut beberapa temuan bot saya," tulis @ghuniyu.

Berdasarkan penelusurannya, terdapat sejumlah data yang tak sesuai juga dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pemilik akun itu membagikan dugaan penggelembungan suara paslon nomor urut 1. IDN Times menelusuri link website hitung suara milik KPU yang dibagikan pada unggahan itu.

Link itu memperlihatkan perolehan suara TPS 001, Pardomuan, Simangumban, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, di situs hitung suara milik KPU. Pada formulir C1 Plano dari TPS tersebut yang diunggah ke situs hitung suara, paslon nomor urut 1 memperoleh satu suara. Namun, pada data di website tercatat 540 suara.

Pemilik akun @ghuniyu juga memberikan link lain yang memperlihatkan penggelembungan suara dari paslon nomor urut 01.

"Paslon 01, Scan : 65 Input : 759. https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/12/1207/120702/1207022003/1207022003035," tulis @ghuniyu.

IDN Times menelusuri link situs hitung suara milik KPU tersebut. Pada situs hitung suara terlihat hasil penghitungan di TPS 035, Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatra Utara.

Pada situs itu terlihat paslon nomor urut 1 memperoleh 795 suara, paslon 02 meraup 97 suara, dan paslon 03 memperoleh 9 suara. Sementara pada formulir C1 Plano yang diunggah pasangan nomor urut 1 memperoleh 65 suara, paslon 02 mendapatkan 93 suara, dan paslon 03 mendapatkan 9 suara.

Penggelembungan suara dialami semua paslon

Tangkapan layar situs hitung suara milik Komisi Pemilihan Umum di TPS 005, Sri Agung, Karang Agung Ilir, Banyuasin, Sumatra Selatan. (Dok.IDN Times)

Selain itu, @ghuniyu menemukan dugaan penggelembungan suara paslon nomor urut 3 di salah satu TPS di Sumatra Selatan. Berdasarkan link situs hitung suara yang dibagikan, IDN Times mendapati perolehan suara di TPS 003, Sidoharjo, Air Salek, Banyuasin, Sumatra Selatan, juga bermasalah.

Pada formlir C1 plano yang diunggah tercatat paslon nomor urut 3 memperoleh 74 suara. Namun, data di situs hitung suara tercatat 774 suara.

Akun tersebut juga membagikan dugaan penggelembungan suara paslon nomor urut 3 lainnya. Pada link yang dibagikan, terlihat perolehan suara di TPS 005 Sri Agung, Karang Agung Ilir, Banyuasin, Sumatra Selatan, pada situs hitung suara KPU.

Pasangan nomor urut 3 terlihat mendapat 334 suara, pasangan nomor urut 2 mendapat 155 suara, dan pasangan nomor urut 1 mendapat 75 suara. Sementara berdasarkan data formulir C1 plano, paslon nomor urut 3 hanya meraup 34 suara.

Minta warganet tak berprasangka buruk

Pemilik akun @ghuniyu juga mengingatkan warganet agar tak langsung berprasangka buruk. Ada banyak faktor yang membuat penggelembungan suara terjadi di website milik KPU.

"Ada banyak faktor yang menjadikan Input salah, Sistem - Human Error - 157 alasan lainnya - Kecurangan. Bukankah sebaiknya kita tidak langsung berprasangka buruk?" tulis @ghuniyu.

Aplikasi Sirekap diduga bermasalah

Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal mendapat laporan tentang masalah pada fitur tambah atau edit perolehan suara masing-masing calon di aplikasi Sirekap. Petugas KPPS di lapangan, kata dia, hanya bisa menambah atau mengedit perolehan suara paslon nomor urut 1 dan 3.

"Sedangkan kolom input menu paslon 02 tidak bisa diedit pada saat simulasi oleh petugas di lapangan. Kuat dugaan oleh mereka, bahwa kolom edit suara paslon 02 telah dikondisikan angka dan hasilnya di server pusat KPU. Terbukti setelah diadakan/ dicoba berkali-kali diedit malah suara Paslon 02 bertambah," tulis Jusuf lewat akun X, @HMJUSUFRIZAL.

Pada unggahannya, Jusuf menandai tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia juga mendandai akun X Bawaslu RI dan KPU RI.

"Semoga Informasi ini bisa mendapatkan Tindak lanjut di Tim Pusat pemengan AMIN. Ini bagian informasi team kami. Semoga bisa ditindaklanjuti buat rekan2 semua seluruh provinsi Indonesia. Kuat dugaan Sirekap KPU bermasalah. Karena itu, Paslon 01 dan 03, minta Sistim Sirekap KPU diaudit digital Forensik. Karena permainan dimulai dari situ. Saya pernah mengalami data yang dikunci KPU untuk menjegal orang," tulisnya.

Baca Artikel Selengkapnya

Linimasa: Ragam Dugaan Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu 2024