Wali Kota: Depok Miliki Keuntungan Jika Gabung Jakarta
Kantor Balai Kota Depok. (IDN Times/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, penggabungan daerah penyangga seperti Depok dan Jakarta akan memberikan keuntungan terhadap wilayah penyangga tersebut.
Menurut Idris, Depok memiliki potensi keuntungan apabila bergabung dengan Jakarta dalam sisi ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif otonomi daerah, kata dia, Kota Depok akan satu komando dengan Jakarta untuk penanganan dan penataan wilayah.
"Banyak sekali benefit-nya. Misalnya, dalam perekonomian. Cukup lah yang dipilih rakyat itu Gubernur, kota penyangganya jangan dipilih lagi untuk pemimpinnya. Itu tidak efisien," ujar Idris, Jumat (15/7/2022).
1. Pemimpin wilayah tidak lagi dipilih warga
Wali kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di Balai Kota Depok (IDN Times/Dicky)Idris mengatakan, peraturan dan sistem yang dipimpin satu komando seperti di Jakarta, dinilai akan membuat program lebih terealisasi dan relatif lebih mudah. Idris mencontohkan, para Wali Kota di Jakarta hingga Bupati ditentukan oleh Gubernur.
"Itu hal yang biasa dalam kepemimpinan, jangan dipersoalkan. Jadi kalau ada satu komando realisasi programnya itu relatif akan lebih mudah," kata dia.
Menurut dia, penanganan suatu pekerjaan yang beririsan tidak mudah. Contohnya adalah penanganan banjir di Jakarta Timur yang beririsan langsung dengan Depok dalam hal penataan sungai dan situ.
"Begitu juga dengan sampah di Bekasi, wajar lah Wali Kota Bekasi yang punya tanah mengatakan masyarakatnya terganggu dengan sampah orang Jakarta. Nah kalau satu komando, misalnya, yuk di Depok kita bikin bagian mana TPA-nya," kata Idris.
Baca Juga: Wacana Depok Gabung Jakarta, Wali Kota: Harus Kita Wujudkan
Baca Juga: Ada Citayam Fashion Week, Wakil Wali Kota: Tanda Depok Gabung Jakarta
2. Depok memiliki potensi untuk wilayah permukiman
Editor’s picks
Ilustrasi (IDN Times/Anata)Idris menjelaskan, penggabungan sebuah wilayah penyangga masuk ke Jakarta akan membantu meningkatkan sisi kesejahteraan dan pemberdayaan. Menurutnya, suatu wilayah dengan wilayah lain yang ditangani satu komando akan saling menopang.
"Depok itu 70 persen adalah usia muda, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya, dalam hal pembangunan perekonomian, kita jadikan di Depok untuk wilayah pembangunan permukiman," kata Idris.
Nantinya, kata dia, Jakarta bisa berkonsentrasi sebagai wilayah pusat pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian. Sementara Kota Depok yang dijadikan wilayah permukiman, dapat dikembangkan untuk pembangunan apartemen hunian.
"Ya itu kan sangat terkait, memang masalah penggabungan, merger, bukan kewenangan kami. Ini hanya ide saja dan semua kewenangan dari pusat dalam hal ini dibicarakan di DPR RI misalnya," ujar Idris.
3. Merger wilayah perlu pembahasan pusat dan provinsi
Gubernur Jawa Barat menyambangi Situ Rawa Besar di Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (2/12/2020) (IDN Times/Dicky)Menurut Idris, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan masukan kajian untuk penggabungan wilayah tersebut. Diakuinya, penggabungan wilayah membutuhkan birokrasi yang luar biasa dan pengkajiannya harus detail, tajam, dan mengundang seluruh profesional.
"Kalau dari sisi persiapan, menurut saya bukan dari satu-satu ditanya siap atau tidak, tapi dari sisi misalnya budaya, cocok gak budaya Depok dimasukan ke Jakarta? Dari masalah ekosistem lingkungan, misalnya tadi masalah sungai yang mengalir ke Jakarta, kemudian situ ada kaitannya gak dengan masalah banjir di Jakarta," kata Idris.
Idris mengatakan, penggabungan sebuah wilayah menjadi satu wilayah bukan hanya kewenangan pusat, namun menjadi kewenangan provinsi.
Apabila Provinsi Jawa Barat tidak mau melepas Kota Depok dan Bekasi, maka hal itu dinilainya perlu ada kajian bersama antara pemerintah provinsi dan pusat. Pasalnya nanti akan mempengaruhi beberapa hal, misalnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk provinsi.
Baca Juga: Kota Depok Siap Gabung DKI Jakarta atau Buat Provinsi Baru?
Baca Juga: Banyak Perjalanan Warga ke Jakarta, Kasus COVID-19 Kota Depok Naik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
