Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua MPR Mahyudin dikabarkan akan digantikan posisinya oleh Titiek Soeharto. Pergantian Mahyudin tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Meski diisukan akan diganti posisinya, Mahyudin tetap tak ingin mengundurkan diri, karena dirinya tak tahu alasan sebenarnya kenapa sampai digantikan posisinya.
Mahyudin menjelaskan, alasan pimpinan bisa digantikan posisinya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap. Selain itu, usulan pergantian pimpinan di parlemen juga tidak bisa menggantikan posisi.
Pimpinan MPR sendiri ditentukan paket oleh partai, dan dipilih oleh anggota dari anggota. Mahyudin menyampaikan, sama halnya dengan Bupati yang diusulkan oleh partai dan dipilih oleh rakyat. Dalam ketentuan tersebut, artinya partai tidak boleh memanggil kembali kader yang telah berada di jabatannya.
“Saya tidak terlalu ambisi, kejar jabatan seperti itu, tapi saya taat pada aturan hukum. Kalau mekanismenya dilalui bener ya silahkan saja,” ujar Mahyudin di Gedung DPR RI, Senin (19/3).
Tapi, sambungnya, jika di dalam mekanismenya ada hak dirirnya yang dihilangkan, maka hak dia yang dilanggar tentu akan dilakukan penuntutan ke depannya.
Ketika ditanya apakah dirinya telah dipaksa mundur dari kursi pimpinan MPR, Mahyudin mengaku belum ada pembicaraan terkait itu. Dirinya juga mendengar dari Airlangga bahwa semua itu sedang berproses. Dia pun memutuskan untuk mengikuti prosesnya.
“Saya tidak tahu belum ada bicara seperti itu, belum ada bicara bahwa saya dipaksa mengundurkan diri, tidak juga,” ucap Mahyudin.
Sempat dikabarkan akan ditawari posisi menteri, Mahyudin membantah hal tersebut. Ketika dirinya bertemu dengan Airlangga, dia juga meminta penjelasan dari pergantian dirinya, apakah alasan yang sebenarnya.
“Beliau menyampaikan ‘Biasa Pak Mahyudin, ini rolling dalam rangka penyegaran. Saya juga ingin melihat Mahyudin sebagai kader muda yang potensial yang bagus di Partai Golkar. Kami ingin Pak Mahyudin agar banyak pengalaman jam terbang kerja,” ujar Mahyudin menirukan ucapan Airlangga kala itu kepadanya.
Mahyudin mengaku jika Airlangga sempat akan menawarinya pimpinan Komisi V. Namun, dirinya tak setuju dengan keputusan Airlangga tersebut. Ia menilai keputusan Airlangga aneh dan tidak nyambung dengan jabatan sebelumnya di pimpinan MPR.
“Masa dari pimpinan MPR mau ditukar dengan pimpinan komisi. Itu kan tidak nyambung, saya kira seperti itu,” terangnya.
Pergantian dirinya secara tiba-tiba tersebut dinilainya melanggar UU MD3 yang telah disepakati, bahwa pimpinan parlemen hanya bisa diganti jika meninggal dunia atau berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan.
Ia pun menyampaikan, jika memang ingin memenuhi salah satu unsur tersebut, maka dirinya harus dibunuh terlebih dahulu.
“Jadi kalau mau memenuhi unsur itu saya kira, satu, bunuh saya dulu, bisa aja gua pulang ditabrak di pinggir jalan kan bisa aja, itu boleh kalau mau ganti saya,” kata Mahyudin sambil tertawa, dan diiringi tawa dari awak media yang hadir juga.
“Kedua saya mengundurkan diri, ketiga saya diberhentikan dari DPR. Tapi kalau diberhentikan dari DPR kan itu mekanismenya panjang, saya akan menggugat dasarnya apa saya diberhentikan,” lanjutnya.