Digitalisasi Layanan Haji, Tarif Pemeriksaan Kesehatan-Vaksinasi Jadi Seragam

Kemendagri mendukung proses verifikasi calon jemaah haji melalui pemanfaatan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut dilengkapi dengan identitas biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), hingga iris mata.

Tito menyebutkan, lebih dari 290 juta penduduk Indonesia telah tercatat dalam server Kemendagri. Ia optimistis pemanfaatan data tersebut dapat membantu memperkuat dn mempercepat validasi identitas calon jemaah.

“Kami sudah bersepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah memanfaatkan data Dukcapil ini, untuk memverifikasi semua calon-calon yang akan berangkat haji,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak, sehingga permintaan keberangkatan haji sangat tinggi hingga terjadi sistem antre karena terbatasnya kuota.

“Permasalahan kuota ini dan antre ini, ini kemudian bisa moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus. Ada kemudian yang harusnya mengantrenya masih lama minta duluan. Bahkan menggunakan nama orang lain dan lain-lain,” ujarnya.

Melalui penggunaan data kependudukan Dukcapil, pemerintah berharap upaya ini dapat meminimalisir potensi penipuan oleh pihak yang menawarkan jasa pengurusan keberangkatan haji.

Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung kesepakatan SEB dengan memperkuat sinergi bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah masing-masing.

Surat edaran tersebut menjadi landasan bagi kepala daerah dan perangkat daerah terkait untuk mendukung pembenahan pelayanan haji dan umrah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah.

“Kita minta mereka (kepala daerah) follow up dengan bahan paparan kami dan surat edaran tadi menjadi pegangan dasar hukum bagi mereka untuk melakukan pembenahan di daerah masing-masing,” kata Tito.

Ia berharap, penguatan koordinasi ini dapat membuat pelayanan haji lebih tertib serta mengurangi potensi adanya masalah hukum maupun sosial.

Selain digitalisasi data, pemerintah juga melakukan penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi calon jemaah haji.

Tito mengatakan, selama ini terdapat perbedaan tarif layanan kesehatan antardaerah. Dengan adanya koordinasi ini, ia berharap tidak ada lagi ketimpangan tarif pemeriksaan kesehatan antar daerahnya.

“Di samping itu, kerja sama Kementerian Haji juga dengan Kementerian Kesehatan di antaranya adalah masalah tarif ya. Penyeragaman tarif, kan ada yang mahal, ada yang murah,” ujarnya.

Penandatanganan SEB tersebut turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta sejumlah pejabat terkait.