Anggota DPR Minta PCR Gratis, Menkes: Gak Ada Anggarannya, Pak!
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta pemerintah untuk menggratiskan tes polymerase chain reaction (PCR) yang saat ini menuai polemik.
Hal tersebut diutarakan Ansory saat rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Interupsi Pak Menteri, mengenai PCR tadi, kira-kira kalau apa yang saya sebutkan tadi di sini kan, saya katakan sebelum bapak menteri memaparkan untuk digratiskan gitu, memungkinkan tidak?” kata Ansory kepada Menkes Budi, Senin (8/11/2021).
Lantas, apa jawaban Menkes?
1. Pemerintah tidak bisa menggratiskan PCR
ilustrasi tes usap atau PCR swab test (IDN Times/Arief Rahman)Menjawab pertanyaan Ansory, Budi mengatakan pemerintah saat ini tidak bisa menggratiskan PCR karena tidak ada anggaran.
"Memang anggarannya tidak ada di kami pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit, karena kami tidak memiliki anggaran untuk itu," terang Budi.
Baca Juga: Menkes: Mohon Maaf Bapak Ibu DPR, Vaksin Booster Bayar Sendiri
2. Anggaran tes PCR yang ditanggung negara hanya untuk suspect dan kontak erat
Keterangan Pers Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (26/1/2021) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Budi memaparkan, anggaran yang dimiliki Kementerian Kesehatan untuk tes PCR yang sifatnya suspect dan kontak erat adalah dengan datang ke puskesmas.
"Jadi tes PCR yang sifatnya epidemiologi di puskesmas memang ditanggung negara, tetapi kalau testingnya bukan yang bersifat epidemiologis atau sifatnya screening itu tidak ditanggung negara. Dan kalau ditanggung negara tidak ada anggarannya Pak" ujar Budi.
3. Testing yang benar adalah testing terhadap suspect
Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Moch Asim)Selain itu, lanjut Budi, secara medis seperti yang dikutip dari para epidemiolog, testing yang benar adalah testing terhadap suspect dan orang yang kontak erat seperti yang dilakukan di puskesmas.
"Nah ini tadi juga didiskusikan oleh bapak Presiden waktu rapat dan kami minta mengkaji kembali apakah kita ingin kembali ke testing epidemiologis yang memang secara oleh para epidemiologi bilang benar, tapi kelemahannya adalah disiplin kita Pak. Jadi orang-orang kita tuh begitu sudah turun, dia kontak erat mau dites gak mau dan dipaksa kita gak ada leverage-nya," ungkap Budi.
Baca Juga: Menkes Sarankan Testing COVID-19 Dikembalikan Sesuai Epidemiologi
Berita Terkini Lainnya
