Ima Mahdiah Minta Sekolah Swasta di Jakarta Gratis, Tak Hanya Negeri
Sejumlah siswa belajar di bagian atap yang rusak di SDN Kedaung, Sawangan, Depok. (IDNTimes/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak agar pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan sekolah gratis tidak hanya negeri namun juga untuk swasta.
Ima menilai sekolah gratis masih dinikmati di sekolah milik Pemprov DKI, sementar sekolah swasta bahkan menaikkan biaya sekolah.
"Banyak yang terjadi adalah ketika anak sekolah swasta yang mereka mendapatkan KJP tetapi sekolah swasta itu tiba-tiba menaikkan biaya sekolahnya, yang akhirnya mereka tidak bisa membayar sisanya, ujung-ujungnya ijazah tertahan dan juga putus sekolah," ujar Ima dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (20/3/2024).
1. Pemprov DKI bisa fokus sekolah gratis
Ilustrasi KJMPU/Pemprov DKI JakartaIma berharap sekolah gratis jadi fokus Pemprov DKI, apalagi pemerintah akan menghadapi Binus demografi di tahun 2045. Untuk itu, pihaknya mendorong agar Pemprov DKI mengkaji sekolah gratis swasta.
"Karena hal ini sudah gratis maka tidak ada lagi penahanan ijazah tertahan dan juga putus sekolah," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Usulkan Sekolah Gratis di Jakarta, Hapus Anak Putus Sekolah
Editor’s picks
2. Banjir Jakbar belum jadi prioritas
Banjir di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur setinggi 120 cm. (dok. BPBD DKI Jakarta)Selain pendidikan, dalam rapat tersebut Ima juga menyampaikan penanganan banjir khususnya di Jakarta Barat. Menurut Ima, Jakarta Barat belum menjadi prioritas dalam penanganan banjir.
"Nah ini saya mendorong 2024 sampai 2025 agar menjadi serius karena beberapa kali seperti Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sekretaris itu tidak dilakukan dan dilanjutkan penurapannya," katanya.
Baca Juga: Jelang Pengumuman Pemilu 2024, Disdik DKI Terapkan PJJ Sebagian Sekolah
3. Penanganan banjir di Jakbar akan diprioritaskan
Banjir di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur setinggi 120 cm. (dok. BPBD DKI Jakarta)Bahkan, lanjut Ima, yang sudah diturap juga lama-lama terkikis karena tidak dilanjutkan lagi sehingga ini akan membuang-buang biaya yang seharusnya dipakai.
"Jadi mohon Pemprov DKI memonitor dan memfokuskan penanganan banjir di Jakarta Barat," katanya.
Berita Terkini Lainnya
