Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tak Harus Semuanya Masuk Pemerintahan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR mengunjungi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kediamannya Jalan Brawijaya Raya No.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Intinya Sih...
- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan rekonsiliasi setelah Pilpres 2024 tidak berarti semua pihak harus masuk dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengatakan rekonsiliasi setelah pemilihan presiden (Pilpres 2024), bukan berarti semua pihak masuk menjadi bagian dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut tokoh yang akrab disapa JK, sebagai negara yang berdemokrasi, otomatis akan menimbulkan suatu sistem rekonsiliasi.
"Demokrasi itu otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah rekonsiliasi, rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing ada di pemerintahan, ada oposisi," kata JK usai menerima kunjungan pimpinan MPR RI di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Baca Juga: Silaturahmi, Pimpinan MPR-JK Bahas Perbaikan Pemerintahan Prabowo
1. Rekonsiliasi efektif jika presiden perlakukan semua sama
Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu CEO Tesla Inc Elon Musk di acara makan malam sebelum pembukaan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Minggu (19/5/2024). (Instagram @prabowo)JK mengatakan rekonsiliasi akan efektif selama presiden terpilih memperlakukan semua orang sama dan mengayomi masyarakat.
"Rekonsiliasi itu begitu terpilih, 'saya presiden republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama, tidak boleh ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," kata dia.
Editor’s picks
2. Rekonsiliasi harus akui kemenangan Prabowo-Gibran
Presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) dalam rangka memenuhi undangan Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) (Dok. Istimewa)Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menambahkan rekonsiliasi berarti mengakui dan menerima kemenangan atas terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ksatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain sebagai kontrol, yang penting bisa menerima," kata politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: JK: Orang yang Langgar UUD Lebih Toxic, Tak Boleh Masuk Kabinet
3. Langkah perbaikan untuk pemerintah Prabowo-Gibran
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR mengunjungi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kediamannya Jalan Brawijaya Raya No.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sebelumnya, pimpinan MPR RI menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK di kediamannya, Jakarta Selatan. Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah-langkah perbaikan konkret pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Kami semua menaruh harapan besar kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah lebih konkret demi kesejahteraan masyarakat," ujar Bamsoet.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
