Kasatpol PP DKI Jakarta Tajir Melintir, Forum Warga Kota: Kerja Minim!
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kekayaan pejabat Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena nilainya yang besar. Salah satu pejabat DKI dengan kekayaan yang besar adalah Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin.
Ketua Forum Warga Kota, Azas Tigor Nainggolan, heran dengan kekayaan Arifin yang dinilai fantastis sejak diangkat menjadi Kasatpol PP pada 2019.
"Arifin baru 2019 diangkat oleh gubernur Jakarta saat itu menjadi Kasatpol PP, kok harta kekayaannya bisa sedemikian besarnya," ujarnya dalam siaran tertulis, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: KPK Soroti Kekayaan Para Pejabat Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Halal
1. PNS yang dapat gaji tertinggi adalah Sekda
Sekda DKI Jakarta Marullah Matali (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Azas mengatakan jika mengacu pada Pergub 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS DKI yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tertinggi ialah Sekretaris Daerah Rp127.710.000.
Kemudian, Asisten Sekda Rp63.900.000, Kepala Dinas kisaran Rp55-60 juta.
Untuk gaji pokok, para kepala dinas dan pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta per bulan di kisaran Rp3.044.300 hingga Rp5.901.200 per bulan.
2. Kinerja Arifin sebagai Kasatpol PP dinilai sangat minim
Satpol PP memberi sanksi terhadap pelanggar PSBB di Jakarta (Instagram.com/satpolpp.dki)Selain kekayaan yang melimpah, Azas menilai dari sisi prestasi kinerja Arifin sebagai Kasatpol PP minim. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
"Banyak pengaduan masyarakat Jakarta tentang hancurnya trotoar akibat dikuasai oleh pedagang kaki lima. Hingga saat ini terkesan Satpol PP membiarkan pedagang kaki lima merajalela, menduduki trotoar seperti terjadi di kawasan Kota Tua dan kawasan sekitar Grand Indonesia," ujarnya.
3. Kekayaan Arifin mencapai Rp24,59 miliar
Editor’s picks
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021, Arifin melaporkan kekayaannya per 2021 ke KPK senilai Rp24,59 miliar. Kekayaan Arifin terdiri dari berbagai macam aset, mulai dari tanah hingga kendaraan.
Ia memiliki dua bidang tanah di Tangerang dan Jakarta Timur, serta tujuh tanah dan bangunan di berbagai daerah. Nilai seluruhnya mencapai Rp23,8 miliar.
Arifin juga tercatat memiliki lima kendaraan senilai Rp573 juta. Kendaraan yang ia miliki terdiri dari mobil Honda Jazz, Toyota Fortuner, Honda CRV, motor Kawasaki Ninja 250, dan Honda Tiger.
Airifin juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp694 juta, kas dan setara kas Rp200 juta. Namun, ia punya utang Rp680 juta.
4. Temuan KPK tentang pejabat Pemprov DKI Jakarta yang kaya ditindaklanjuti
Azas Tigor Nainggolan, Sidang Class Action Banjir Jakarta 2020 (IDN Times/Lia Hutasoit)Untuk itu, Azas mendesak agar temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kekayaan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar ditindaklanjuti.
"Hasil penyelidikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tentang betapa kayanya pejabat Pemprov Jakarta seharusnya segera ditindak lanjuti pemeriksaannya oleh Inspektorat Pemprov Jakarta. Informasi betapa kayanya Rayanya pejabat Pemprov Jakarta itu sangat jelas," ujar dia.
"Para pejabat itu harus buktikan bagaimana harta tersebut didapatkan sehingga bisa membangun pemerintahan yang bersih," imbuhnya.
Baca Juga: KPK Soroti Kayanya Para Pejabat DKI, Azaz Tigor: Tindak Lanjuti
5. Heru pilih serahkan temuan KPK ke Inspektorat
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sementara, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara soal temuan KPK terkait kekayaan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang bikin ngiri dirjen kementerian.
"Gak tahu, tanya inspektorat," ujar Heru, singkat, saat dikonfirmasi awak media usai mengunjungi semua fraksi DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12/2022).
Berita Terkini Lainnya
