Kemenkes Pastikan Insentif Tenaga Kesehatan Dibayarkan
Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan memastikan insentif bagi tenaga kesehatan akan dipenuhi oleh pemerintah, karena itu tidak ada penghentian pembayaran insentif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Pemerintah upayakan percepatan pembayaran insentif melalui dua skema pembayaran, yakni Insentif bagi tenaga kesehatan di RSUP, BUMN, RS Swasta, TNI/POLRI dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat, sementara untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah," ujar Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni dikutip laman kemkes.go.id, Jumat (2/6/2021).
1. Pemerintah daerah diminta segera menyetujui usulan pembayaran insentif
Ilustrasi nakes (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Anggaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 alokasi anggaran insentif bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Diharapkan pemerintah daerah untuk segera bisa menyetujui usulan pembayaran insentif dan memproses anggaran yang ada untuk bisa membayarkan. Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” kata Trisa.
Baca Juga: 9 Bulan Insentif Belum Dibayar, Nakes: Kami Lelah Butuh Imun
2. Semakin cepat diusulkan semakin cepat cair
Sejumlah tenaga kesehatan merawat pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.Dia menambahkan semakin cepat fasilitas kesehatan mengusulkan pembayaran insentif akan semakin baik, karena pemerintah memproses pembayarannya juga akan semakin cepat.
Untuk insentif tenaga kesehatan tahun 2020, Kemenkes sudah membayarkan Rp1.303,4 triliun kepada 199.709 tenaga kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan tahun 2021 Kemenkes sudah membayarkan Rp2.623,2 triliun kepada 321.024 tenaga kesehatan sebagai insentif bulan Januari sampai Mei.
Tercatat lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan yang harus dibayar.
Secara rinci 97 ribu lebih tenaga kesehatan itu tersebar di RS TNI/Polri 10.505 Nakes, RS Vertikal Kemenkes 8.658, RS BUMN 2.290 Nakes, Faskes di kementerian/lembaga lain 1.951 Nakes, Kantor Kesehatan Pelabuhan 2.682 Nakes, RS Lapangan 1.201 Nakes, Balai 442 Nakes, Laboratorium 165 Nakes, dan RS Swasta/lainnya 69.924 Nakes.
3. Pengajuan dilakukan oleh tiap faskes
Editor’s picks
Suasana RS Darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. (IDN Times/Arief Rahmat)Pengajuan dilakukan oleh setiap Fasilitas Kesehatan melalui aplikasi. Setelah itu berkas pengajuan harus diverifikasi internal sebelum usulan ini disetujui oleh pihak yang ada di Kementerian Kesehatan.
Pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2021 merupakan anggaran yang efektif. Tidak perlu direview oleh BPKP sehingga dapat mempercepat proses pembayaran.
4. Nakes di RSUD Banten tak kunjung dapat insentif
Seorang nakes perawat di PPU yang kelelahan setelah memberikan pelayanan kepada positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)Diketahui, sudah 9 bulan, insentif dari pemerintah pusat untuk tenaga kesehatan khusus COVID-19 di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Banten tak kunjung cair. Salah satu tenaga medis mengaku belum menerima upah sejak Oktober 2020.
Padahal, saat ini mereka harus berjibaku menangani lonjakan pasien COVID-19 baru yang masuk rumah sakit. Mereka harus menerima pasien segala risiko namun hak insentif yang setidaknya bisa menambah imun semangat belum dibayarkan.
"Kita sudah capek, lelah. Pasien nambah banyak, tapi dari pemerintah gak ada kepastian gini. Gimana yah demo gak bisa, takut dipecat," kata nakes yang tidak mau disebutkan namanya itu pada Kamis (1/7/2021).
Tak cukup dari situ, pejuang garda terdepan ini pun harus membeli masker KN95 dan vitamin sendiri untuk melindungi diri dari paparan virus COVID-19. Sebab, jatah masker dan vitamin para tenaga kesehatan di RSUD tempat dia bekerja terbatas. Dari 6 orang dalam satu tim hanya diberi 3 masker saja.
"Kita beli masker sendiri KN95 gimana kalau gak dari uang itu (insentif) sedangkan kita sudah gak ada perhatian suplai vitamin dan masker," katanya.
Selama ini mereka hanya mengandalkan honor sebagai karyawan RSUD. Honor dicairkan langsung ke bank milik daerah dan diterima langsung pegawai. Namun, karena nilainya kecil tidak mencukup untuk menghidupi anak dan istri. Terlebih mereka harus membeli alat pelindung diri sendiri.
"Berapa sih gajinya gak gede kalau gak ngandelin insentif. Mana cukup buat hidupin anak istri. Kita ini bertahan untuk jadi nakes COVID, tapi gak ada kepastian," katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti tak kunjung menjawab pesan singkat yang dilayangkan IDN Times.
Baca Juga: Insentif Nakes COVID-19 Tak Jelas, ICW: Presiden Harus Mengambil Sikap
Berita Terkini Lainnya
