Masalah Aglomerasi Jakarta Sudah Muncul Sejak Ma'ruf Amin Jabat DPRD
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf dalam keterangan pers usai meresmikan 525 BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan Tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas di Tangerang, Banten/Dok Setwapres
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sudah lama mengemuka.
Ma'ruf mengatakan persoalan aglomerasi Jakarta ini sudah muncul sejak dia menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, memang ada kebutuhan akan RUU semacam ini agar persoalan perencanaan pembangunan terintegrasi atau sinkron dengan daerah-daerah di sekitarnya.
“Ya mengenai UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) untuk mengoordinasi aglomerasi itu, sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena, ide untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasi, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama,” ujarnya melalui keterangan, Jumat (22/3/2024).
1. Usulan menteri pimpin wilayah Jakarta
Halte TransJakarta M.H Thamrin, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Ma'ruf mengungkapkan bahwa dulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengoordinasi beberapa daerah.
"Itu pernah dan sudah dibicarakan beberapa kali," katanya
Baca Juga: Heru Budi: Status Jakarta Tinggal Setahap Lagi, Tunggu Perpres
2. Urgensi agar Jakarta terhindar dari banjir
Editor’s picks
Sejumlah jalan Jakarta tergenang, Jumat (22/3/2024). (dok. BPBD)Dia mengatakan salah satu urgensi perencanaan terintegrasi ini, lanjut Wapres, agar wilayah Jakarta terhindar dari permasalahan banjir.
“Kalau tidak (terintegrasi), seperti Depok yang mestinya menjadi resapan air itu kemudian habis, akhirnya air tidak ada resapannya kemudian langsung ke Jakarta. Maka, menambah volume banjir,” terangnya.
Baca Juga: Pimpin Aglomerasi DKJ, Wapres Diminta Tak Intervensi Daerah Otonom
3. Wapres sambut baik usulan
Jalan MH Thamrin Macet Imbas Demo di Depan Gedung Bawaslu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Oleh karena itu, Ma'ruf tentu saja menyambut baik ide lama yang diakomodasi dalam RUU DKJ ini.
“Ide itu memang sudah lama dan sekarang muncul, dan akan diakomodasi di undang-undang yang baru. Saya kira itu bagus,” ujarnya.
Sebagai informasi, RUU DKJ ini secara resmi telah disetujui oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) dan pemerintah untuk dibahas ke rapat paripurna DPR terdekat dan selanjutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I Hasil Pembahasan Panitia Kerja RUU tentang Provinsi DKJ yang digelar pada Senin (18/3/2024) lalu.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
