Orang Kaya Pakai BPJS Disentil Menkes, Netizen: Kan Dipaksa Iuran?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tentang banyaknya peserta di golongan mampu atau kaya yang melakukan pengobatan dengan BPJS Kesehatan menuai kontroversi hingga viral di media sosial.
Netizen menilai bahwa semestinya memang layanan BPJS Kesehatan digunakan untuk semua masyarakat berbagai kalangan.
"Kan bpjs bukannya buat smua kalangan? krna diwajibkan punya. Malah pernah dnger jgn malu pakai BPJS. skrg kok org kaya malah ga boleh pake. Jd yg bener bpjs itu buat seluruh rakyat indonesia apa rakyat miskin aja?" ujar seorang netizen mengomentari postingan tentang pernyataan Menkes yang beredar di media sosial.
1. Semua orang dipaksa punya BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Netizen mengungkapkan warga memang diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan, yang artinya juga membayar iuran rutin, sehingga wajar jika menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
"Lah kmrn di paksa smua org kudu punya BPJS, ada yg protes uda punya asuransi, kudu harus punya bpjs, ampe mau urus surat2 kaya sim dll konon wajib ada bpjs, gmn dah skrg mala di sindir," imbuh netizen lain.
"Lah aneh sih bapak..... Gunanya punya BPJS jadinya apa? Diluar negeri lhooo.... , Mereka kesehatan dijamin gak memandang orang kaya atau miskin...di Indo pakai BPJS aja Mash ada yg gak dicover ..itu gimana tuh pak?? Ini mengkotak2an kalangan.... Tolong jelaskan ya pak.... Semoga keluarga bapak sehat selalu," ujar netizen lainnya.
"Jadi mksudnya orang kaya hanya di jadikan sapi perah utk nambah pemasukan bpjs kah, tanpa mau mmberikan pelayanan?? Tau getu jgn buat peraturan macem2 pake blg syarat ini itu harus punya bpjs," imbuh netizen lain.
2. Peserta BPJS Kesehatan tergolong kaya banyak membebani keuangan BPJS Kesehatan
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraSementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyentil peserta BPJS Kesehatan yang tergolong kaya atau para konglomerat karena dianggap telah banyak membebani keuangan BPJS Kesehatan.
Editor’s picks
"Saya dengar, seringkali banyak orang-orang yang dibayar besar (dari klaim BPJS Kesehatan) itu banyaknya, mohon maaf konglomerat, orang-orang ini juga (peserta golongan kaya)," ucap Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes yang disiarkan secara virtual, Rabu (23/11/2022).
"Jadi setelah ini, setelah beres polionya, saya minta Dewan Pengawas BPJS melakukan risk management-nya yang lebih rinci. Itu siapa yang top one thousand paling banyak, kita lihat siapa spending-nya paling banyak habis," imbuhnya.
Baca Juga: Menkes Sentil Orang Kaya Jadi Beban BPJS Kesehatan
3. Menkes akan deteksi peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan terbanyak
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat Komisi IX DPR RI pada Selasa (18/1/2022). (youtube.com/Komisi IX DPR RI)Budi mengatakan untuk mendeteksi peserta BPJS Kesehatan yang tergolong kaya termasuk mudah karena cukup melihat tagihan listrik dan kartu kreditnya. Untuk itu, dia meminta data kepesertaan dari BPJS Kesehatan
"Saya sendiri nanti mau ngomong sama Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan), saya mau lihat 1.000 orang yang expense-nya di BPJS, saya mau tarik datanya. Saya mau lihat tagihan PLN bayarnya berapa kVA (kilovolt ampere), kalau kVA nya udah di atas 6.600 ya pasti itu adalah orang yang salah" katanya.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2025, Menkes: Wajar, Harus Itu!
4. BPJS Kesehatan gunakan konsep universal health coverage
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMeski tidak etik, namun Budi mengakui bahwa secara aturan memang tidak salah karena BPJS belum mengakomodir untuk semua kelas ekonomi.
"Kita layani seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan konsep universal health coverage (semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan). Untuk nasabah yang kaya yang seharusnya bisa menambah dengan mengkombinasikan iuran BPJS dengan swasta," imbuhnya.
Berita Terkini Lainnya
