PT. KAI: Tarif LRT Rp12 Ribu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT. KAI sudah mematok tarif angkutan massal Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp12 ribu meskipun pembangunan LRT belum rampung. Tarif tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
1. Tarif LRT Rp12 ribu untuk satu kali jalan
Kepala Divisi LRT Jabodebek PT. KAI, John Roberto, menerangkan bahwa secara angka perekonomian seharusnya tarif LRT Rp30 ribu, namun setelah mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kepastian subsidi pemerintah maka ditetapkan tarif tersebut.
"Tarif Rp12 ribu tersebut berlaku flat atau sekali jalan di mana pun naiknya," terangnya.
Baca Juga: FOTO: Mengintip Dari Dekat Proses Pembangunan LRT Jabodebek
2. Pembayaran akan terintegrasi dengan MRT, KRL, dan TransJakarta
John menambahkan bahwa sistem pembayaran LRT tidak menutup kemungkinan bisa terintregasi dengan tiket KRL, MRT, dan juga TransJakarta.
"Sistem integrasi tersebut sangat memungkinkan namun sampai saat ini kami masih bicarakan dengan KCI (PT. Kereta Commuter Indonesia) termasuk MRT yang lain menyusul," terangnya. John memahami jika sistem tiket LRT bisa terintregasi dengan moda trasportasi lainnya akan memudahkan masyarakat.
Editor’s picks
3. Darmaningtyas berharap tarif LRT Rp 10 ribu.
Ketua Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Darmaningtyas, berpendapat bahwa tarif merupakan keputusan politis, yang mana artinya pemerintah bisa saja memberikan tarif lebih murah dengan cara subsidi.
"Saya berharap pemerintah bisa menambah subsidi lagi sehingga tarif LRT bisa Rp10 ribu," harapnya.
Menurutnya pengguna mobil bisa beralih ke LRT sebab lebih efisien, tidak perlu bayar tol juga bahan bakar. Untuk pengguna sepeda motor juga bisa saja mau menggunakan LRT jika disediakan lahan parkir di stasiun.
4. Polusi udara Jakarta diharapkan berkurang
Darmaningtyas mengungkapkan bahwa pengguna sepeda motor sebagian besar dari Bekasi. Mereka bisa beralih jika tersedia lahan parkir serta tarif terjangkau. Pemerintah DKI Jakarta bisa juga membantu subsidi tarif tersebut, sebab Jakarta menjadi pusat atau tujuan sebagian besar masyarakat untuk beraktivitas.
"Saya kira tidak masalah jika Pemprov DKI Jakarta mau memberikan subsidi tambahan sebab kota Jakarta seharusnya akan diuntungkan seperti misal berkurangnya polusi, berkurangnya kemacetan, dan lebih rapi," ujarnya.
Baca Juga: Dikritik JK Biaya Bangun LRT Mahal, Kontraktor: Di RI Lebih Murah