Risma Tolak Undangan Dinsos yang Bahas Data Fakir Miskin di Hotel
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam peluncuran aplikasi cek bansos di gedung Kemensos pada Rabu (8/5/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan akan menolak undangan tentang pembahasan data fakir miskin yang digelar di hotel. Hal tersebut diungkapkan Risma di hadapan kepala dinas sosial seluruh Indonesia melalui Zoom.
"Kalau teman-teman daerah ngundang kami di Kementerian Sosial acara bahas fakir miskin di hotel kami nggak akan datang. Saya juga awal masuk dan sampaikan, tidak ada acara di hotel, kita juga nggak boleh menghadiri acara di hotel karena kita membahas tentang fakir miskin," ujar Risma di gedung Kemensos, Rabu (8/5/2024).
1. Kemensos tidak beri DAU
ilustrasi cek bansos (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Risma mengaku bahwa Kementerian Sosial memiliki keterbatasan anggaran, sehingga tidak ada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk musyawarah kelurahan dan musyawarah desa.
"Mohon maaf teman-teman kami uang kita pun terbatas, kami tidak ada anggaran untuk ini, kalau kami bagi, dari mana kami dapatkan uang itu, menurut saya sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah yang penting outputnya," kata Risma mengingatkan
Baca Juga: Risma Gandeng 175 Desainer Muda, Bina UMKM soal Pentingnya Desain
2. Risma pentingkan outputnya
Editor’s picks
Pipin terdaftar di DTKS sebagai warga penerima bantuan dengan status usulan pemerintah daerah. IDN Times/ RiyantoRisma mengatakan hal terpenting dalam pembahasan data penerima manfaat adalah hasilnya. Bahkan, Risma mencontohkan saat dia rapat di bawah pohon sampai rumah warga untuk membahas persoalan data fakir miskin.
"Jadi menurut saya juga mari kita belajar outputnya, bukan kemudian tempatnya, atau snack, konsumsinya, tapi outputnya yang paling penting. Bahkan saya kalau di daerah saya mengajarkan, saya rapat di bawah pohon, saya rapat di rumahnya warga, di apa yang salah, yang paling penting adalah keputusan," katanya.
3. Usulan penerima bansos dari daerah
PT Pos Indonesia (persero) bergerak cepat melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. (Dok. Pos Indonesia)Risma menjelaskan usulan penerima bansos diusulkan oleh daerah kepada Kementerian Sosial melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau musyawarah desa sehingga kewenangan usulan dari daerah.
"Jadi karena itu sebetulnya menurut saya kewenangan itu ada di daerah, namun karena kemarin ada yang mengingatkan kita untuk usulan data melalui musyawarah kelurahan," paparnya.
Baca Juga: Masuk Radar Pilkada DKI, Risma: Dulu Banyak yang Nawari
Topik:
Berita Terkini Lainnya
