Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Dirjen HAM: Penerapan HAM di Bisnis Berdampak Daya Saing Produk

Lia Hutasoit
Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya agar nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis, bisa berjalan dengan beriringan.

Hal ini, disampaikan Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra, dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”. Dia mengatakan, kondisi itu bakal bermuara pada peningkatan daya saing produk Indonesia yang ada di pasar global.

“Implementasi bisnis dan HAM muaranya tentu adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar global,”  dia di Kantor Ditjen HAM, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

1. Aplikasi PRISMA agar perusahaan kenali nilai HAM

Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Pihaknya juga membangun Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) berbasis website. Platform ini digunakan untuk perusahaan atau pelaku usaha dalam analisis potensi risiko pelanggaran HAM yang diakibatkan aktivitas bisnisnya.

“Melalui aplikasi PRISMA, kami berharap para pelaku usaha secara mandiri dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai HAM sehingga mampu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM, sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait upaya pemerintah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM,” kata dia.

“Hingga kini telah ada sejumlah 217 perusahaan yang telah melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi Prisma,” sambung Dhahana.

Kemenkumham dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, telah menyelesaikan draf Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Nantinya beleid ini akan disahkan menjadi Peraturan Presiden.

2. Penghormatan HAM bagi para pencari investor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)

Sementara, Kepala Biro Hukum Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Budi Purwanto, juga mengungkapkan betapa penting isu HAM bisa diimplementasikan dalam arus perdagangan global. Ini juga bakal berdampak pada upaya meningkatkan investasi.

“Banyak investor yang mencari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menghormati HAM, terutama investor luar negeri,” kata dia.

Budi mengungkapkan, perusahaan diharapkan tak hanya mencari keuntungan, tetapi bisa juga bertanggung jawab atas dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Upaya tingkatkan ESG

Ilustrasi Bisnis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk, Mahmud Samuri, mengatakan, sejatinya penghormatan HAM dalam aktivitas bisnis adalah upaya meningkatkan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Mahmud mengatakan saat perusahaan berbicara tentang ESG, tidak mungkin tidak beririsan dengan HAM.

“Kami memandang implementasi bisnis dan HAM dalam aktivitas bisnis dapat membangun citra positif perusahaan, hingga memberikan keunggulan bersaing (competitive advantage) bagi perusahaan,” kata Mahmud.

Topics
KemenkumhambisnisinvestasiHAMKomnas HAM

Editorial Team

EditorRochmanudin Wijaya

Tonton lebih seru di