Disalurkan ke 10 Juta KK Terdampak COVID-19, Bansos Beras Ditutup

03 Nov 2020, 14:27 WIB

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB) (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P Batubara resmi menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB) dalam rangka penanggulangan dampak pandemik COVID-19. Penyaluran BSB tuntas untuk seluruh wilayah Indonesia per 1 Oktober 2020, dengan total 450 ribu ton beras.

Penutupan program tersebut ditandai dengan pelepasan spanduk paket beras pengiriman terakhir dari Gudang Bulog Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (3/11/2020)

“Salam Bapak Presiden kepada bapak ibu semua. Program BSB ini merupakan bagian kebijakan Bapak Presiden untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemik. Presiden berpesan agar selama pandemik tidak ada masyarakat yang kelaparan. Saya datang untuk memastikan program ini bermanfaat untuk bapak atau ibu,” kata Juliari dalam siaran tertulis.

1. BSB telan anggaran Rp4,5 triliun

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB) (Dok. Kemensos)

Juliari menjelaskan BSB merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial, dalam menanggulangi dampak pandemik COVID-19.

“Sasarannya adalah 10 juta KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat-Program Keluarga Harapan) seluruh Indonesia berupa beras medium dari Bulog,” katanya.

Melalui BSB, kata Juliari, setiap KPM PKH mendapatkan 15 kg beras medium dari Bulog setiap bulan selama tiga bulan (Agustus-Oktober 2020), dengan anggaran mencapai Rp4,5 triliun.

“Dengan bantuan ini, diharapkan KPM PKH yang sejatinya juga masyarakat dengan pendapatan rendah, bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemik,” ucap Mensos.

2. BSB efektif menggerakkan perekonomian

Kemensos salurkan bansos (Dok. Kemensos)

Menurut Juliari, program BSB bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga KPM PKH selama masa pandemik. Selain itu, bansos ini juga membawa efek yang luas.

"Secara tidak langsung, BSB membuka pasar bagi petani untuk menjual berasnya ke Bulog, sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat," ujar dia.

Lebih dari itu, kata Juliari, efek domino program ini dirasakan juga antara lain oleh para pekerja atau kuli bongkar muat, tukang ojek, usaha penyewaan perahu, mobil atau truk, pekerja dan pengusaha angkutan barang.

“Jadi BSB juga efektif menggerakkan perekonomian, " klaim Mensos.

3. Provinsi Jawa Tengah salah satu provinsi dengan sasaran penerima BSB terbanyak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara melaunching Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan target 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran 15 kg/KPM/bulan selama 3 bulan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Dok. Kemensos)

Juliari mengklaim Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan sasaran penerima BSB sangat besar, total mencapai 1.560.744 KPM dengan total beras 70.233.480 kg.

Untuk penerima BSB di Kabupaten Kendal sebanyak 39.719 KPM atau beras sebanyak 1.787.355 kg. Adapun di Kabupaten Semarang sejumlah 28.730 KPM menerima BSB atau sebanyak 1.292.850 kg.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan BSB ini. Kepada Perum Bulog, pemerintah daerah, transporter, para pendamping dan semua pihak yang telah membantu," kata Juliari.

4. Kemensos luncurkan program Jaring Pangaman Sosial untuk penanganan COVID-19

Kemensos salurkan bansos pada petugas pemakaman DKI Jakarta (Dok. Kemensos)

Diketahui, untuk penanganan dampak COVID-19, Kemensos melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial dengan penyaluran bansos reguler, bansos khusus, dan bansos tambahan.

Bansos reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan yang dilaksanakan sebelum masa pandemik, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp36,8 triliun. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program sembako menjangkau 20 juta KPM dengan anggaran Rp43,1 triliun.

Kemudian, bansos khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak COVID-19. Penerima bansos khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin, baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kabupaten atau kota.

Bansos khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun.

Terakhir, bansos tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian selama masa pandemik. Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT atau Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 juta KPM, dengan indeks sebesar Rp500 ribu per KPM sekali salur, dengan anggaran Rp4,5 triliun.