Diskriminasi Gender pada Perempuan Masih Ditemukan dalam Pemilu 2024

Listyowati menyatakan Pemilu 2024 belum inklusif. Buktinya, bisa dilihat dari jarak yang jauh, kotak suara yang tinggi dan sulit dijangkau untuk disable, tools-nya yang belum disesuaikan dengan disable.

"Isu gender adalah isu inklusif dan interseksional. Kita bisa bicara tentang hak-hak dan representasi perempuan miskin, perempuan adat, perempuan disabilitas, perempuan penghayat kepercayaan minoritas, perempuan dalam politik, marginal, pemilu hendaknya bukan dimaknai sebagai alat kontestasi," ujarnya.

Diskriminasi gender juga dialami politikus PDI Perjuangan, Yuni Satia Rahayu. Mantan Wakil Bupati Sleman itu mengaku pernah diserang dengan informasi bahwa perempuan tak boleh jadi pemimpin untuk memengaruhi publik agar tak memilih dirinya.

“Dalam masyarakat, mereka juga seperti mengharuskan saya memakai jilbab karena seperti ada kepercayaan bahwa semua perempuan harus pakai jilbab. Saya juga dianggap China karena mata saya sipit. Ada juga kepercayaan yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus laki laki, pemimpin perempuan belum ada waktu itu, saya jadi wakil bupati yg pertama di Sleman,” tutur Yuni Satia Rahayu.

• Yuni juga sering menerima pertanyaan apakah suaminya mendukung pencalonannya dalam pilkada tersebut. Padahal pertanyaan yang sama jarang ditanyakan pada laki-laki yang mencalonkan diri dalam pemilu atau pilkada.

“Pertanyaan tentang ‘apakah kamu didukung suamimu?’ ini sering saya dengar. Pertanyaan tentang ini, kenapa tidak ditanyakan pada suami-suami dan hanya untuk istri ya? Memang perempuan dan laki harus saling mendukung agar tidak ada lagi pertanyaan seperti ini," ujarnya.